< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 2 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

58

H a l a m a n

tengah berkembang terdapat banyak sentra

produksi yang di kelola oleh masyarakatnya.

Usaha produksi tersebut banyak yang ter-

masuk dalam UMKM. Sebagai bentuk pe-

layanan pemerintah terhadap UMKM terse-

but terdapat Perda no. 27 tahun 2003 seri

C tentang SIUP. Kebijakan tentang penga-

turan usaha dagang dikeluarkannya SIUP

yang diedarkan oleh Pemerintah Kota Ci-

mahi berdasarkan Keputusan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor

36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana

telah diubah oleh Menteri Perdagangan Re-

publik Indonesia Nomor Tahun 2009 46/M-

Dag/Per/9/2009 Surat Izin Usha Perdagan-

gan.

SIUP dibuat setelah pemohon terlebih

dahulu mengajukan Izin Mendirikan Ban-

gunan (IMB) agar Pemerintah Kota Cimahi

dapat menjamin usaha dagang pemohon

secara hukum karena mempunyai kelengka-

pan yang dipelukan dalam melakukan

usaha dagang dan mendapatkan bantuan

dana dari Pemerintah Kota Cimahi. Jaminan

untuk mendapatkan kemudahan dalam

menjalakan usaha dagangnya dirasakan

tidak seimbang dengan kenyataan yang ada

dilapangan. SIUP dikeluarkan oleh Pemerin-

tah Kota Cimahi kepada warga yang mem-

butuhkannya sebagai bukti sah dari pemer-

intah untuk melakukan usaha dagang, na-

mun kebijakan SIUP pada masa ini kebanya-

kan tidak diindahkan oleh warga masyara-

kat karena untuk mengurusnya dibutuhkan

dana yang besar oleh karena itu warga

masyarakat yang ingin melakukan usaha

dagang tidak mempunyai SIUP.

Pembuatan perizinan SIUP yang ma-

hal menjadi kendala bagi pelaku UMKM

untuk menjalankan Perda tersebut dimana

masyarakat memilih untuk tidak mendaftar-

kan peizininan usaha dagangnya. Pembeng-

kakan biaya SIUP didasari berdasarkan

pembuatan IMB yang sangat mahal sedang-

kan warga yang tidak memiliki SIUP dipen-

garuhi juga oleh ketidakpunyaan masyara-

kat terhadap surat IMB yang merupakan

syarat dasar pembuatan SIUP. Hal ini mem-

buat Pemerintah Kota Cimahi meng-

gratiskan pembuatan SIUP sebagai salah

satu sosulisi agar pelaku UMKM khususnya

memiliki SIUP. Penggratisan SIUP tidak ber-

jalan dengan baik karena kurangnya komu-

nikasi yang dilakukan oleh aparatur Kota

Cimahi kepada pelaku UMKM di Kota Ci-

mahi hak ini menyebabkan pelaku UMKM

tidak mengetahui adanya penggratisan per-

izinan SIUP. Ketidaktahuan masyarakat

tentang pembuatan SIUP pada saat itu

mempengaruhi minimnya pembuatan SIUP

dikalangan pelaku UMKM. Perizinan SIUP

ini dibuat agar pelaku usaha dagang yang

disarkan pada pembinaan daerah ini dapat

dilindungi haknya tapi pada kenyataannya

UMKM di Kota Cimahi masih sedikit yang

memiliki SIUP.

Berkembangnya UMKM di Kota Ci-

mahi ini dapat meningkatkan kualitas pro-

duksi UMKM dikarenakan produk yang

mereka hasilkan dapat di ikutsertakan

dalam pameran UMKM yang bertaraf inter-

nasinal, UMKM yang sudah mempunyai

SIUP sangat membantu pengusaha dalam

melakukan ekspor ataupun mengikuti pam-

eran yang bertaraf internasional agar dapat

lebih mengenalkan hasil produknya, namun

pada kenyataannya hampir UMKM yang ada

di Indonesia dan Cimahi pada khususnya

tidak mengantongi surat perizinan SIUP di-

karenakan biaya pembuatan SIUP yang ma-

sih mahal dan ketidahuan masyarakat ter-

hadap keuntungan memiliki SIUP.

Kelengkapan SIUP dibutuhkan oleh

masyarakat Kota Cimahi untuk mempermu-

dah kelangsungan usaha dagangnya dan

memperoleh dana bantuan dari pemerintah

melalui bank yang telah ditentukan oleh

pemerintah. Ketidakadaan kelengkapan

yang harus dipenuhi pengusaha UMKM ini

berakibat pada masalah hukum. Pemilik

UMKM yang tidak memiliki perizinan yang

lengkap diantara adalah perizinan SIUP

mengalami kendala dalam hal kehuku-

manan. Ditangkapnya seorang warga yang

tidak mempunyai surat izin SIUP menanda-

kan bahwa sangat diperlukannya kelengaka-

pan

perizinan

perdagangan

untuk

melindungi pelaku usaha dari masalah hu-

kum. Pelaku perdagangan masih sedikit

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani