< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 5 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

61

H a l a m a n

1. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan yang berlaku di provinsi terse-

but. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk

oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan

Gubernur.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan yang berlaku di kabupaten/

kota tersebut. Peraturan Daerah Kabu-

paten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabu-

paten/Kota dengan persetujuan ber-

sama

Bupati/Walikota.

Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota tidak subordi-

nat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Pembuatan suatu peraturan daerah

membutuhkan mekaniseme atau cara kerja

atau alur dari suatu peraturan daerah itu

agar menghasilkan peraturan daerah yang

sesuai dengan yang situasi dan kondisi

suatu daerah tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut

Undang-Undang

Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Re-

publik Indonesia nomor 20 tahun 2008 de-

finisi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif

milik orang perorangan dan/badan

usaha perorangan yang memenuhi krite-

ria usaha mikro sebagaimana di atur

dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi pro-

duktif yang berdiri sendiri, yang dilaku-

kan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak pe-

rusahaan atau bukan cabang perusa-

haan yang dimiliki , dikuasai, atau men-

jadi bagian baik langsung maupun tak

langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil sebagimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dila-

kukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun

tak langsung dari usaha kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagi-

mana dimaksud dalam Undang-Undang

ini.

(UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

Sehingga menurut pengertian diatas

UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh se-

seorang atau perusahaan yang dimana me-

menuhi setiap kriteria dari setiap tingkatan

UMKM. Adanya UMKM ini bertujuan untuk

menumbuhkan iklim usaha dagang dikalan-

gan masyarakat yang nantinya akan mencip-

takan lapangan pekerjaan sehingga dapat

menekan angka pengangguran. Tercipta

iklim usaha yang baik dan terjadinya timbale

balik yang searah antara UMKM dan

masyarakat akan menciptakan perekono-

mian di daerah menjadi perekonomian yang

seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan

adalah metode deskriptif dengan pendeka-

tan kualitatif. Penelitian ini menggambar-

kan dan menganalisa data yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data berdasar-

kan keadaan yang nyata dengan pendeka-

tan yang mempelajari dari tingkah laku

manusia khususnya orang-orang yang

diteliti. Pemahaman terhadap orang yang

diteliti mengenai tingkah laku manusia,

peneliti harus dapat mamahami proses in-

terpretasi dan melihat segala sesuatu dari

sudut pandang yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data dilakukan

melalui pertama, studi pustaka, dengan

menelaah dan membandingkan sumber

kepustakaan untuk memperoleh data yang

bersifat

teoritis.

Menggunakan

studi

pustaka ini, peneliti dapat memperoleh in-

formasi tentang teknik-teknik penelitian

yang diharapkan, sehingga pekerjaan

peneliti tidak merupakan duplikasi. Kedua

studi lapangan, dengan dilakukan penin-

jauan langsung ke masyarakat pelaku

UMKM di Kota Cimahi. Studi lapangan ini

dilakukan melaluui observasi non partisipan

dan wawancara.

Tehnik penentuan informan yang

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani