Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28

Page 1 of 28
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 2

234

H a l a m a n

PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DEMOKRAT

(Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)

DEWI KURNIASIH, TATIK ROHMAWATI

Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Komputer Indonesia

Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi

partai politik salah satunya adalah komunikasi politik. Partai Demokrat sebagai

salah satu partai politik yang ada di Indonesia melaksanakan fungsi komunikasi

politik. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi politik di Partai Demokrat

mengalami hambatan salah satunya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat

pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah karena

anggota partai sebagai komunikan harus mampu memahami dan mengerti

benar apa yang disampaikan oleh pimpinan sebagai komunikator.

Dari penelitian ini dapat dikatakan pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai

Demokrat Kota Bandung pada pemilihan Walikota Bandung terdiri dari unsur-

unsur yang membentuknya, yaitu: komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan

feed back.

didukung oleh kader partai yang cukup banyak. Sedangkan faktor

penghambatnya adalah anggota partai yang kualitasnya masih rendah. Hal ini

membutuhkan pendidikan politik yang diadakan dengan jadwal tersendiri

secara khusus tidak hanya dimasukkan dalam salah satu agenda rapat

anggota.

Kata Kunci : partai politik, komunikasi politik, fungsi partai politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi

telah

membawa

perubahan

terhadap

aspek-aspek

kehidupan di Indonesia, baik dari segi

sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan

aspek lainnya telah mengalami pergeseran

struktur

sejak

reformasi

bergulir.

Perubahan sistem yang multidimensi

seperti ini telah menjadikan perubahan

peta kekuatan politik baik di pusat maupun

di daerah, yang menuntut adanya suatu

pembaharuan dalam sistem politik agar

lebih terbuka dan demokratis sesuai

dengan

harapan

terciptanya

suatu

kestabilan politik yang dinamis.

Dampak reformasi terhadap bidang

politik adalah tumbuh kembangnya suatu

sistem politik itu sendiri terhadap tuntutan

perubahan, seperti: bentuk negara, sistem

pemerintahan maupun sistem kepartaian.

Salah satu implikasi dari reformasi tersebut

adalah perubahan sistem kepartaian,

segala aspek kebebasan berpolitik telah

memberikan kesempatan pada aktor

reformasi untuk mensosialisasikan dan

merekrut anggota hingga membentuk suatu

organisasi kemasyarakatan maupun partai

politik, yang merupakan prasyarat negara

yang demokratis. Alasan utama terhadap

pembentukan partai politik di suatu negara

adalah berdasarkan kepada pandangan

Hak Asasi Manusia (HAM). Hal

tersebut

timbul atas dasar hak warga negara untuk

berserikat

dan

berkumpul

serta

menyatakan pendapat dalam menentukan

bidang

SOSIAL