< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15

Page 5 of 15
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

253

H a l a m a n

used in the design and realisation of an

enterprise’s

organisational

structure,

business processes, information systems,

and infrastructure.

Dalam

pengembangan

pemodelan

arsitektur enterprise dibutuhkan sebuah

framework

dengan

harapan

dapat

mengelola sistem yang komplek dan dapat

menyelaraskan bisnis SI yang akan

dikembangkan.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Definisi Enterprise Resource Planning (ERP)

menurut Pramod Kumar dan M.P.Thapliyal

(2010) yang mengacu kepada Norris et al.

(2000, pp.12-13) menyatakan bahwa :

ERP is a structured approach to optimizing

a company’s internal value chain. The

software, if implemented fully across an

entire enterprise, connects the various

components of the enterprise through a

logical transmission and sharing of data.

Masih menurut Murrell G. Shield (2001),

memasuki tahun 1990, para vendor

pembangun aplikasi ERP mengelompokkan

ERP kedalam 4 modul utama yaitu:

General Accounting,

Financial

Accounting,

Controlling,

Investment

Management,

Treasury,

Enterprise Controlling

General Logistics,

Sales and Distribution

Materials

Management,Logistics Execution,Quality

Management,Plant Maintenance

Production Planning and Control,Project

System,Environment Management

Personnel

Management,

Personnel

Time

Management,Payroll,Training and Event

Management,

Organizational

Management,Travel Management

5.

Menurut KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

40/

KMK.06/2003, Usaha mikro dan kecil ada-

lah usaha yang memenuhi kriteria berikut:

a. Usaha mikro

1. Usaha produktif milik keluarga atau

perorangan Warga negara Indonesia

2. Memiliki hasil penjualan paling banyak

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupi-

ah) per tahun.

b. Usaha kecil

1. Usaha produktif milik Warga Negara

Indonesia yang berbentuk badan

usaha orang perorangan, badan usaha

yang tidak berbadan hukum, atau ba-

dan usaha berbadan hukum termasuk

koperasi.

2. Bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau berafiliasi, baik langsung

maupun tidak langsung, dengan Usaha

Menengah atau Usaha Besar.

3. Memiliki kekayaan bersih paling ban-

yak Rp 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau mem-

iliki hasil penjualan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

per tahun.

Sedangkan menurut Undang Undang No. 9

Tahun 1995 , definisi dari usaha kecil ada-

lah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala

kecil dan memenuhi kriteria kekayaan ber-

sih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam Un-

dang-undang ini. Sedangkan usaha Menen-

gah dan Usaha Besar adalah kegiatan

ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar daripada kekayaan bersih dan hasil

penjualan tahunan Usaha Kecil.

Sintya Sukarta, Lusi Melian

,

Rauf Fauzan