< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22

Page 11 of 22
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

153

H a l a m a n

Persyaratan penerbitan SKA:

1. Foto Copy Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB);

2. Bill of Loading (B/L) atau Air Way Bill;

3. Barang yang pengirimannya

menggunakan perusahaan jasa titipan,

persyaratan dapat diganti dengan surat

kuasa dari pemilik barang;

4. Packing List;

5. Invoice;

6. SKA dengan menggunakan form A, D, E,

AK diperlukan surat peryataan, struktur

biaya per unit.

PERMENDAGRI

No.

13/M-DAG/

PER/3/2012 TENTANG KETENTUAN DI BI-

DANG EKSPOR, Dalam Peraturan Menteri

Perdagangan adapun pengertian-pengertian

dalam bidang ekspor:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan

barang dari daerah pabean.

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik

Indonesia yang meliputi wilayah darat,

perairan dan ruang udara diatasnya,

serta tempat-tempat tertentu di zona

ekonomi eksklusif dan landas kontinen

yang didalamnya berlaku Undang-undang

mengenai kepabeanan.

3. Eksportir adalah orang perseorangan,

lembaga atau badan usaha, baik

berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum, yang melakukan ekspor.

4. Barang adalah setiap benda baik

berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, dapat

dihabiskan

maupun

tidak

dapat

dihabiskan,

yang

dapat

untuk

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dimanfaatkan.

5. Barang bebas ekspor adalah Barang yang

tidak termasuk dalam kelompok Barang

Dibatasi Ekspor dan Barang Dilarang

Ekspor.

6. Barang Dibatasi Ekspor adalah Barang

yang dibatasi Eksportir, jenis dan /atau

jumlah ekspo.

7. Barang Dilarang Ekspor adalah Barang

yang tidak boleh diekspor.

8. Menteri Perdagangan adalah menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Ekspor dapat dilakukan oleh:

1. Orang perseorangan (Hanya Dapat

mengekspor kelompok Barang Bebas

Ekspor) dengan persyaratan sebagai

berikut:

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

 Dokumen lain yang dipersyaratakan

dalam perundang-undangan

2. Lembaga atau Badan Usaha yang

mengekspor Barang Bebas Ekspor

dengan persyaratan sebagai berikut:

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau izin usaha dari kementerian

teknis/lembaga pemerintahan non

kementerian/instansi

 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Lembaga atau Badan Usaha yang

mengekspor Barang Dibatasi Ekspor

dengan Persyaratan sebagai berikut:

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau izin usaha dari kementerian

teknis/lembaga pemerintahan non

kementerian/instansi

 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Lembaga atau Badan Usaha yang

mengekspor Barang Dibatasi Ekspor

harus memenuhi persyaratan yang

ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis

barangnya berupa dengan persyaratan

sebagai berikut:

 Pengakuan sebagai Eksportir

Terdaftar

 Persetujuan Ekspor

 Laporan Surveyor

 Surat Keterangan Asal (SKA)

 Dokumen lain yang dipersyaratakan

dalam

peraturan

perundang -

undangan.

c.

Program Kerja Pemerintah Untuk Para

Pelaku UMKM Produk Kreatif

Menurut

Kementerian Koperasi Usaha Kecil

Menengah meminta pengusaha Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) di Jawa Barat mengi-

kuti sejumlah standar negara tujuan ekspor.

Supriyati, Hery Dwi Yulianto, Apriani Puti Purfini