Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 1 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

77

H a l a m a n

PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA

(Studi deskriptif peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam

konflik agraria khususnya kawasan kehutanan di Kampong Palintang, Desa

Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung-Jawa Barat)

Aulia Asmarani

Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi

International Women University

Tanah sebagai sumber kehidupan membuat petani berjuang untuk mendapat-

kan hak atas tanah. Tanah merupakan simbol kemerdekaan bagi petani karena

dari tanah tersebut mereka akan menjadikan kehidupannya lebih baik secara

ekonomi, sosial dan budaya. Menyikapi berbagai kebijakan yang tidak adil, para

perempuan lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat. Perempuan tani

terlibat aktif dalam gerakan tani dari masa ke masa. Penelitian ini mendeskripsi-

kan tentang peranan perempuan dalam konflik pertanahan. Kiprah perempuan

tani dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan dalam konflik agraria tidak

reclaiming

agraria relatif tidak ditemukan. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki

mau merebut kembali kuasa atas tanah. Tanah kawasan hutan yang dikuasai

oleh pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah

petani. Perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di Kampong Palin-

tang warga tidak melihat sebagai perempuan. Militansi perempuan melebihi

dari laki-laki. Gerakan perempuan terlibat aktif dalam gerakan tani.

Keywords : perempuan, agraria, konflik agraria

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penjajahan di Indonesia ditandai dengan

lahirnya sistem pengelolaan tanah yang

tidak adil antara penduduk asli yang mayori-

tas petani dan pendatang yang berkeingi-

nan mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan

Agrarische wet

pada 1870 yang isinya bertujuan untuk

mengatur penggunaan tanah Indonesia

agrarian colonial

eigendom, postal, erpacht

yang kemudian memberikan peluang kepa-

da pengusaha untuk menanamkan modal-

nya dengan cara mengelola tanah dalam

skala luas dan waktu yang sangat lama.

Agrarische Wet

Agraris Besluit

berisikan tentang hak negeri atas tanah

domeinverklar-

ing.

memuat pada pasal 1 yang bunyinya :

“semua tanah yang tidak ternyata dimiliki

eigendom

Artinya, semua tanah yang tidak bisa dibuk-

tikan oleh pemiliknya dengan menunjukkan

eigendom

jadi milik Negara (Tauchid, 2009).

Berdasarkan hukum ini maka pemerintah

bidang

SOSIAL