< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 2 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

78

H a l a m a n

Kolonial mengambil lahan-lahan milik petani

dan kemudian memberikannya kepada pen-

gusaha untuk djadikan perkebunan maupun

eigendom

pemerintah kolonial juga memberikan hak

erpacht

da asing, baik perorangan maupun berba-

dan hukum.

Agrarische

Wet

mengelola tanah di Indonesia karena terjadi

dualisme peraturan, yaitu hukum tanah

menurut barat dan hukum tanah menurut

adat yang sudah ada secara turun temurun.

Namun untuk mensiasati pengelolaan tanah

yang haknya ditujukan kepada kaum pribu-

mi, maka pemerintah kolonial membentuk

individu-individu penguasa tanah baru mau-

pun mengukuhkan tuan tanah yang sudah

ada di masyarakat pribumi melalui hak

eigendom

Mulai dari kaum ningrat, bupati, maupun

kepala adat diberikan hak eigendom untuk

mengelola tanah, sementara orang-orang

yang dulunya tinggal di tanah tersebut men-

jadi penggarap yang harus membayar upeti

pada penguasa tanah. Individu yang telah

ditetapkan pemerintah Kolonial untuk me-

megang hak atas tanah tidaklah gratis,

mereka harus bayar sesuai dengan ketentu-

an yang telah ditetapkan oleh pemerintah

kolonial.

Pada saat Indonesia berhasil merebut ke-

merdekaannya maka fokus utama para pen-

dri bangsa ini adalah membuat satu sistem

baru untuk mengelola sumber agraria, khu-

susnya tanah. Susunan falsafah bangsa dan

konstitusi Negara ini dibuat untuk melibat-

kan rakyat Indonesia dalam pengelolaan

sumber agraria (tanah) sehingga kemakmu-

ran dan kesejahteraan bisa terwujud. Untuk

melahirkan UU agraria yang baru, maka

pemerintah Indonesia mengeluarkan UU

No.13/1948 tentang pengadaan perubahan

Vorstenlands Groundhuurreglement

Maksud dari UU ini adalah mencabut hak

kesultanan Surakarta dan Yogyakarta

dengan peraturan yang baru. Lalu diben-

tuklah panitia UU Pokok Agraria pada tahun

yang sama. Panitia ini dibentuk bertujuan

untuk membuat satu UU Agraia yang akan

djalankan di tingkat nasional, membentuk

satu UU payung untuk mengatur pengel-

olaan sumber agrarian sebagai satu

rangkaian revolusi sosial serta mengganti

uu agrarian buatan kolonial. Dalam pros-

esnya panitia ini mengalami berbagai ken-

dala terjadinya agresi miter dan pemberon-

takan di tanah air.

Dengan segala hambatan tersebut, UUPA

berhasil disahkan oleh Soekarno pada 24

September 1960. Meletusnya peristiwa

Gerakan satu Oktober 1965 (Gestok) mem-

buat UU ini tidak berfungsi sebagaimana

mestinya, bahkan pemerintahan orde baru

menenggelamkannya bersama isu PKI

(penulis membahas hal ini dalam penelitian

“Komunikasi Politik dalam Konflik Agraria”).

Gerakan untuk kembali menjalankan UUPA

1960 mulai berjalan pasca Suharto lengser.

Gerakan untuk menjalankan agraria dan isu

“tanah untuk rakyat” semakin massif saat

MPR mengesahkan TAP MPR No. IX/2001.

Perjalanan politik hukum agraria tentu tidak

bisa dipisahkan dari gerakan rakyat, terma-

suk gerakan tani. Tanah sebagai sumber

segala kehidupan membuat petani berjuang

untuk mendapatkan hak atas tanah sampai

titik penghabisan. Tanah merupakan simbol

kemerdekaan bagi petani yang dari tanah

tersebut mereka akan menjadikan ke-

hidupannya lebih baik secara ekonomi, so-

sial dan budaya. Gerakan tani di Indonesia

memiliki warna yang berbeda pada setiap

zaman,

mulai

zaman

kolonial,

ke-

merdekaan, ORBA dan reformasi. Bagaima-

na peranan perempuan tani dalam gerakan

massa tani di tanah air ini?

Menyikapi berbagai kebijakan yang tidak

adil, para perempuan perlu lebih kritis dan

berani menyampaikan pendapat. Perempu-

an tani terlibat aktif dalam gerakan tani dari

masa ke masa. Hal itu dapat terlihat dari

aksi-aksi organisasi massa tani baik local

maupun nasional dalam setiap konflik per-

tanahan antara pengusaha dengan rakyat

maupun Negara versus rakyat. Perempuan

tani juga memberikan kontribusi yang besar

Aulia Asmarani