Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 1 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

85

H a l a m a n

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH YANG IDEAL

DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS

Deni Nurdyana Hadimin

Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pasundan

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan

kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam

sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan

masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal

ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan

legislatif di daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh

masyarakat agar pada saat pelaksaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan

hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang

cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan

demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui

Keywords : Sistem Pemilahan Umum, Legislatif, Pemerintahan Daerah, Demokrasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang dianut di Indonesia ada-

lah Demokrasi Pancasila, dimana nilai-

nilai pokok dari demokrasi konstitusion-

al sudah tersirat jelas dalam Undang-

Undang Dasar 1945.

Pembatasan kekuasaan negara ter-

hadap masing-masing unsur pemerinta-

han sudah termuat dalam konstitusi

kita, namun disini kita juga harus

melihat sumber kekuasaan Negara yang

terbagi kedalam lembaga-lembaga tinggi

Negara (asas trias politika), sehingga

secara konstitusional kekuasaan lem-

baga-lembaga Negara tersebut sedera-

jat, dengan menjalankan fungsi dan

kontrolnya masing-masing berdasarkan

mekanisme yang telah diatur dalam pe-

check and balance

Berlandaskan pemikiran tersebut maka

sistem politik yang kita anut dalam

membangun bangsa harus selaras

dengan semangat demokrasi konsti-

tusional, sehingga dalam proses per-

gantian kepemimpinan nasional sudah

diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945, diselenggarakan melalui pemili-

han umum (pemilu) setiap 5 (lima) tahun

sekali dan diselenggarakan oleh penye-

lenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan

Umum,

Badan

Pengawas

Pemilu

(Bappilu) dan Dewan Kehormatan Penye-

lenggara Pemilu (DKPP). Disini peran

strategis dari pemilu sebagai upaya un-

tuk melegitimasi pemerintahan, baik di

legislatif maupun di eksekutif (presiden)

oleh rakyat Indonesia sebagai pemegang

bidang

SOSIAL