< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 10 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

12

H a l a m a n

ketidak mampuan mereka mengelola

sungai. Dalam beberapa kasus, warga se-

bagai penggugat, mengklaim bahwa bebera-

pa wilayah berulangkali kebanjiran atau

debit air dari bendungan disinyalir berkontri-

busi dalam meningkatnya banjir di daerah

hulu sungai. Warga menggugat pengelola

sungai karena ketidakmampuan dan

kecacatan mereka dalam mengelola

sungai.

KESIMPULAN

Bangsa Jepang dikenal bukan hanya

sebagai negara maju, mereka pun memiliki

budaya kedisiplinan yang sangat tinggi,

menghormati alam dengan menjaga

kelestariannya, mengikuti atau patuh

terhadap peraturan yang ditetapkan

pemerintahnya.

Pendekatan budaya merupakan esensi dari

cara penanggulangan banjir di Jepang.

Artinya, penguatan dan penelaahan atas

landasan konseptual yang mendasari cara

penanggulangan banjir menjadi faktor

fundamental yang mendasari pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Jepang, sebagai negara yang menganut

paham confusianisme, menjalani kehidupan

berbangsa dan bernegara dengan

berpegang pada seperangkat gagasan etika

yang mengedepankan ikatan tradisional

dōtoku

Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai

petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan

menyeluruh

dalam

berkehidupan

bermasyarakat; individu tidak pernah dapat

terlepas dari komunitasnya Hal ini dimaknai,

setiap diri rakyat Jepang memiliki tanggung

jawab terhadap Tuhan dan komunitasnya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu,

masyarakat Jepang memegang teguh dan

bushidō

the way of the warrior

Bushidō

dan aturan moral ksatria yang dulunya

berlaku di kalangan samurai, dan kini

bushido

petunjuk kehidupan dan sudah menjadi

pola pikir masyarakat Jepang.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa

masyarakat Jepang berpegang pada

gagasan etika berupa tanggung jawab etis

untuk menjalani kehidupan yang baik

sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama

manusia, serta sebagai penjaga dan

p em el i ha ra

li ng k u ng an

y ang

implementasinya diwujudkan dengan sistem

bushidō

dalam masyarakat, apakah dirinya seorang

pemimpin pemerintahan, pihak swasta,

ataupun anggota masyarakat. Dengan kata

lain, gagasan etika berupa tanggung jawab

bushidō

masyarakat Jepang secara keseluruhan.

Pem e rint ah

m enem p at k an

pihak

masyarakat dan swasta sebagai rekanan

dalam menyelesaikan masalah banjir.

Penanggulangan bencana banjir bukan saja

tugas pemerintah, melainkan tugas

bersama dalam mencapai kesejahteraan

masyarakat Jepang..

Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan