< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 3 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

5

H a l a m a n

bagai sumber data baik melalui surat atau-

pun media elektronik berhubungan dengan

tema penelitian. Sebelum menentukan te-

ma, penulis telah melakukan penelaahan

terhadap data yang terkumpul yaitu

mengenai penanganan banjir baik di Indo-

nesia maupun di Jepang. Hasil analisis studi

pendahuluan penulis tertarik untuk meneliti

mengenai penaggulangan banjir di Jepang

dilihat dari aspek budaya. Untuk

menganalisis data, penulis menggunakan

analisis lapangan model Spradley yaitu ana-

lisis taksonomi dimana data akan dijabar-

kan lebih terperinci untuk mengetahui

struktur internalnya dengan observasi ter-

fokus.

TEMUAN PENELITIAN

1. Banjir di Jepang dan Penanganannya

Penanggulangan banjir di Jepang berada di

bawah koordinasi Kementrian Tanah, Infra-

MLIT),

tuk tiap wilayah (region) ada departemen

khusus pengawasan sungai dan wilayah-

river administrator

agkan pada saat terjadi bencana, yang men-

jadi koordinatornya adalah Kementrian da-

MIAC)

Kementrian negara khusus manajemen

bencana. Untuk riset banjir sendiri, Jepang

mempunyai pusat riset masalah kebumian

NIED,Na-

tional Research Institute for Earth Science

and Disaster Prevention

subsenter yang meneliti banjir dan long-

sor.NILIM

National Institute for Land and Infrastruc-

ture Management

perencanaan-perencanaan lingkungan

terkait, seperti sungai, dam, dan

perencanaan pengkordinasian saat

bencana. Khusus untuk banjir kota, Kyoto

DPRI (Disaster Preven-

tion Research Institute

um khusus yang meneliti masalah bagaima-

na mengontrol banjir di kota tersebut. Di

beberapa universitas pun terdapat laborato-

rium yang memiliki ketertarikan terhadap

Disaster

Control Research Center

Universitas Tohoku (Roychansyah; 2007).

Setiap tahunnya, Jepang menjadi langganan

banjir. Dan faktor penyebab banjir itu sendiri

lebih dikarenakan posisi geografisnya yang

mengharuskan berhadapan dengan curah

hujan tinggi. Tidak hanya itu Jepang pun

merupakan Negara yang setiap tahunnya

Taifu

tang dari selatan, kemudian menyapu dara-

tan Jepang ke utara. Sehingga Jepang su-

dah berpengalaman berhadapan dengan

banjir sejak dari dulu dan undang-undang

tentang sungai (river law) pun sudah dibuat

pada zaman Meiji (1896). Namun

pemerintah mulai menetapkan sebuah sis-

tem langkah-langkah pencegahan bencana

banjir dengan diberlakukannya undang-

undang tindakan darurat pengendalian ban-

jir dan erosi pada tahun 1960 setelah

rentetan bencana seperti badai topan Ma-

kurazaki (1945), topan kathleen (1947),

bajir di Kyushu (1953) dan Topan Ise Bay

(1959) yang merupakan bencana banjir

paling hebat yang pernah terjadi dalam

sejarah Jepang, melanda Jepang. Rentetan

badai topan berskala besar tersebut

menimbulkan kerusakan besar dan

semakin memperburuk Jepang yang pada

saat itu sedang mengalami krisis pangan

setelah kekalahan pada PD II.

Pada akhir tahun 1950-an sampai tahun

1960, Jepang bergerak dari Negara industri

primer menjadi industri sekunder. Dan pe-

rubahan struktural industri terjadi dari ta-

hun 1960 sampai 1970-an yang menyebab-

kan Jepang bergerak ke industri tertier. Pe-

rubahan tersebut berkontribusi kepada per-

tumbuhan ekonomi yang cepat tetapi juga

mengakibatkan urbanisasi, kerusakan

lingkungan seperti polusi udara dan air

sehingga krisis air yang parah menjadi isu

besar di daerah perkotaan dan industri

baru. Masalah krisis air bersih ini

diperburuk dengan adanya kekeringan yang

terjadi pada musim panas tahun 1963,

yaitu tahun dimana Olimpiade pertama

diselenggarakan di Asia. Pada waktu itu,

Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan