< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 2 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

16

H a l a m a n

bertanggung jawab untuk memastikan

semua produk dan prosedur bank syariah

sesuai dengan prinsip syariah. Karena

pentingnya peran DPS tersebut, maka dua

Undang-Undang

di

Indonesia

mencantumkan keharusan adanya DPS

tersebut di perusahaan syariah dan

lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-

Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan

demikian secara yuridis, DPS di lembaga

perbankan menduduki posisi yang kuat,

karena keberadaannya sangat penting dan

strategis.Berdasarkan

kedua

Undang-

Undang tersebut kedudukan DPS sudah

jelas dan mantap serta sangat menentukan

pengembangan

bank

syariah

dan

perusahaan syariah di masa kini dan masa

mendatang.

Fungsi dan peran DPS di bank syariah,

memiliki relevansi yang kuat dengan

manajemen risiko perbankan syariah, yakni

risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak

pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas.

Pelanggaran syariah complience yang

dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS,

akan merusak citra dan kredibilitas bank

syariah di mata masyarakat, sehingga dapat

menurunkan

kepercayaan

masyarakat

kepada bank syariah bersangkutan. Untuk

itulah peran DPS di bank syariah harus

benar-benar

dioptimalkan,

kualifikasi

menjadi DPS harus diperketat, dan

formalisasi perannya harus diwujudkan di

bank syariah tersebut.

Kewajiban

entitas

syariah

dalam

Risk Management

diperlukan

melihat

sangat

besarnya

persaingan didunia perbankan sendiri di

Risk Management

digunakan

sebagai

gambaran

untuk

meramalkan apa yang akan terjadi dimasa

depan serta dapat pula digunakan sebagai

rencana

pelaksanaan

operasional

perbankan itu sendiri.

Risiko yang dihadapi perbankan syariah

merupakan risiko yang relatif sama sama

dengan yang dihadapi bank konvensional.

Namun selain itu, bank syariah juga

menghadapi risiko yang memiliki keunikan

tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-

prinsip syariah.Risiko kredit, risiko pasar,

risiko operasional dan risiko likuiditas harus

dihadapi bank syariah.Risiko unik ini muncul

karena isi neraca bank syariah berbeda

dengan bank konvensional. Dalam hal ini

pola bagi hasil yang dilakukan bank syari’ah

menambah kemungkinan munculnya risiko-

risiko lain. Seperti withdrawal risk, fiduciary

risk, dan displaced commercial risk

merupakan contoh risiko unik yang harus

dihadapi bank syariah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Entitas Syariah

a. BUS (Bank Umum Syariah)

Bank umum syariah adalah bank yang

dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan

usaha sesuai dengan prinsip syariah dan

melaksanakan

kegiatan

lalu

lintas

pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip

hokum islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

fatwa di bidang syariah. Banu umum syariah

full branch

tidak

dibawah

koordinasi

bank

konvensional.Akan tetapi aktivitas secara

pelaporannya terpisah dengan induk bank.

Dengan demikian, dalam hal kewajiban

memberikan pelaporan kepada pihak lain

seperti, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, dan

lembaga lain yang terpisah.

Kegiatan bank umum syariah secara garis

besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi

utama yaitu :

1. Penghimpunan dana pihak ketiga atau

dana masyarakat;

2. Penyaluran dana pihak kepada pihak

yang membutuhkan;

3. Pelayanan jasa bank.

Sri Dewi Anggadini