Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 1 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.15 No. 1

3

H a l a m a n

PENERAPAN TEORI DAN APLIKASI PENGGADAIAN SYARIAH

PADA PERUM PENGGADAIAN DI INDONESIA

SRI DEWI ANGGADINI

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

Melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan

pinjam meminjam, masyarakat cenderung memilih lembaga formal tersebut

untuk memenuhi kebutuhan dananya padahal prosesnya memerlukan waktu

relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Lembaga formal dibagi dua

yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Pemerintah padahal telah memfasil-

itasi masyarakat dengan perusahaan umum (Perum) yaitu Perum Pegadaian

yang menawarkan akses lebih mudah, proses lebih singkat dan persyaratan

relatif sederhana dan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan dana.

Keywords

PENDAHULUAN

Gadai dalam istilah bahasa Arab

rahn

al-habsu

hadap suatu barang. Pegadaian syariah

rahn

pengoperasiannya menggunakan metode

Fee Based Income

(bagi hasil). Pemerintah telah memfasilitasi

masyarakat dengan Perum Pegadaian yang

meluncurkan sebuah produk gadai ber-

basiskan prinsip-prinsip syariah sehingga

masyarakat mendapat beberapa keun-

tungan cepat, praktis dan menentramkan.

Akan tetapi masyarakat lebih membang-

gakan meminjam uang ke bank dibanding-

kan lembaga formal lainnya padahal dalam

prosesnya memerlukan waktu yang relatif

lama dengan persyaratan yang cukup rumit.

Perum Pegadaian terus berkomitmen mem-

berikan pelayanan jasa keuangan berbasis

gadai dan fiducia yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Salah satu upayanya melalui

pengembangan pasar baru.

Fasilitas yang diberikan pemerintah tidak

hanya sampai disitu. Perum Pegadaian me-

luncurkan sebuah produk gadai ber-

basiskan prinsip-prinsip syariah sehingga

masyarakat mendapat beberapa keun-

tungan yaitu cepat karena prosesnya hanya

membutuhkan waktu 15 menit, praktis ka-

rena persyaratannya mudah waktu fleksibel

dan terdapat kemudahan lain, serta menen-

tramkan karena sumber dana berasal dari

sumber yang sesuai dengan syariah atau

kaidah-kaidah secara Islam.

Pada awal pemerintahan Republik Indone-

sia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pin-

dah ke Karanganyar, Kebumen karena

situasi perang kian memanas. Agresi Militer

Belanda II memaksa kantor Jawatan Pega-

daian dipindah lagi ke Magelang. Pasca

perang kemerdekaan kantor Jawatan Pega-

bidang

EKONOMI