< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 2 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.15 No. 1

4

H a l a m a n

daian kembali lagi ke Jakarta dan Pega-

daian dikelola oleh Pemerintah Republik

Indonesia. Pegadaian beberapa kali beru-

bah status, yaitu sebagai Perusahaan Nega-

ra (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian

berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan

(Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Pera-

turan Pemerintah No.10/1990 (yang diper-

baharui dengan Peraturan Pemerintah

No.103/2000) berubah lagi menjadi Perus-

ahaan Umum (Perum) hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 men-

jadi awal kebangkitan Pegadaian, satu hal

yang perlu dicermati bahwa PP10 menegas-

kan misi yang harus diemban oleh Pega-

daian untuk mencegah praktik riba, misi ini

tidak

berubah

hingga

terbit nya

PP103/2000 yang dijadikan landasan

kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai

sekarang. Banyak pihak berpendapat

operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI

tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga

Bank, sesuai dengan konsep syariah mes-

kipun harus diakui terdapat beberapa aspek

yang menepis anggapan itu. Akhirnya

disusunlah konsep pendirian unit Layanan

Gadai Syariah sebagai langkah awal pem-

bentukan divisi khusus yang menangani

kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu

pada sistem administrasi modern yaitu azas

rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang

diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi

operasi Pegadaian Syariah itu dijalankan

oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syari-

ah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) se-

bagai satu unit organisasi di bawah binaan

Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS

merupakan unit bisnis mandiri yang secara

struktural terpisah pengelolaannya dari

usaha gadai konvensional. Pegadaian Syari-

ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan

nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS)

Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun

2003. Kemudian pendirian ULGS di Suraba-

ya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yog-

yakarta hingga September 2003. Masih di

tahun yang sama, 4 Kantor Cabang Pega-

daian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian

Syariah.

Pegadaian syariah mulai dioperasikan di

Indonesia Januari 2003. Secara umum,

perkembangan pegadaian syariah cukup

baik. Perkembangan Pegadaian Syariah

sampai akhir Februari 2009, jumlah pem-

biayaan mencapai 1,6 triliun Rupiah dengan

nasabah 600 ribu orang. Jumlah kantor

cabang Pegadaian Syariah berjumlah 120

unit yang berarti masih 4 % dari jumlah Peg-

adaian Konvensional yang ada di Indonesia

(Harian Republika dalam Wakhyudin, 2009).

KERANGKA TEORITIS

rahn

al-habsu

rahn

al-habsu

an terhadap suatu barang tersebut (Syafei,

1987). Sedangkan menurut Sabiq (1987),

rahn

mempunyai nilai harta menurut pandangan

syara’ sebagai jaminan hutang, hingga

orang yang bersangkutan boleh mengambil

sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun

rahn

Kitabal-Mughni adalah sesuatu benda yang

dijadikan kepercayaan dari suatu hutang

untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang

berhutang tidak sanggup membayarnya dari

orang yang berpiutang. Sedangkan Imam

Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya

rahn

menjadikan benda yang bersifat harta ben-

da itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono,

2003).

rahn

perjanjian menahan sesuatu barang se-

bagai tanggungan utang, atau menjadikan

sesuatu benda bernilai menurut pandangan

syara’marhun bih

hingga seluruh atau sebagian utang dapat

diterima.

Sri Dewi Anggadini