Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.6, No. 2

211

H a l a m a n

kinerja pemerintah daerah telah sesuai

dengan standar kinerja yang ditetapkan,

dalam hal ini dilaksanakan oleh BPKP dan

BPK, Inspektorat propinsi dan kabupaten.

Untuk tercapainya kinerja Pemda maka

masyarakat dan DPRD sudah harus

melakukan pengawasan sejak dari

perencanaan, tidak hanya pada tahap

pelaksanaan dan pelaporan. Tetapi fokus

pengawasan ini hanya pada kebijakan

yang digariskan. Sedangkan audit harus

diserahkan kepada lembaga yang

mempunyai wewenang dan keahlian

profesional dalam hal ini BPKP dan BPK,

jika ada masalah khusus maka DPRD

bisa meminta auditor independen yang

melakukannya.

Otonomi yang diberikan kepada Pemda

merupakan satu hal yang harus

diantisipasi dengan memperketat

pengawasan serta pemeriksaan yang

reguler untuk meningkatkan kinerjanya.

Kelemahan yang ada untuk menerapkan

audit performance adalah tidak

tersedianya indikator kinerja (performance

indicator) sebagai standar yang memadai

untuk mengukur kinerja Pemda. Dan ini

berhubungan dengan output yang

dihasilkan oleh Pemda berupa pelayanan

kepada masyarakat yang tidak mudah

untuk diukur karena pelayanan ini bersifat

kualitatif. Disamping itu belum ada

Standar Keuangan Pemerintah (daerah)

yang baku walaupun setiap daerah

sekarang ini diwajibkan untuk membuat

laporan keuangan.

Karena belum adanya standar yang baku

itu maka ini menjadi tugas DPRD untuk

menyusun indikator kinerja Pemda,

sehingga siapapun yang melakukan audit

kinerja pada Pemda tidak akan kesulitan

juga bisa menjadi pedoman bagi setiap

pimpinan instansi yang ada di daerah

dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa audit kinerja atau atau

audit performanace terhadap sektor

pemerint ahan

dapat

membantu

masyarakat dalam mengetahui kinerja

yang lebih lengkap dari organisasi

pemerintahan (PEMDA). Namun juga

diketahui bahwa perkembangan audit

kinerja lebih lamban dibandingkan dengan

audit financial.

Audit performance juga seharusnya

dilakukan secara regular seperti pada

audit konvensional sehingga seberapa

efisien, ekonomis dan efektivitas suatu

organisasi dapat ditelaah dari waktu ke

waktu untuk mengetahui perkembangan

suatu unit atau instansi pemerintahan,

dan ini dapat dilakukan oleh BPK, BPKP,

Inspektorat Jenderal/ Wilayah/ dan

Kabupaten, bahkan oleh auditor

independen bila diminta secara khusus

oleh DPRD atau oleh Pemda sendiri.

Permasalahan yang ada dalam penerapan

audit kinerja adalah : 1) independensi

auditor karena pada umumnya audit

kinerja masih dilakukan oleh internal

auditor, 2) biaya karena informasi selalu

berkaitan dengan harga, sehingga laporan

tentang kinerja harus bisa diperoleh

dengan harga yang wajar, 3) penetapan

kriteria ukuran, hal ini merupakan salah

satu kesulitan karena berbicara tentang

ekonomis, efisien dan efektivitas suatu

fungsi tidaklah semudah menghitung laba.

Disamping itu kesepakatan tentang

pengertian secara tepat efisien, ekonomis

dan efektivitas harus dicapai sehingga

bisa dicapai standar yang tepat suatu

laporan dari audit performance sehingga

bisa dipublikasikan kepada masyarakat

seperti dengan hasil audit konvensional.

Audit kinerja kinerja dapat dilakukan baik

pada sektor swasta maupun pada sektor

publik dan badan pemerintahan karena

dari semua tujuan kepentingan

masyarakat merupakan prioritas utama.

ELY SUHAYATI