Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 1 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 1

13

H a l a m a n

Kota yang ideal menurut Lynch, adalah kota yang menyediakan berbagai fasilitas

penghuninya agar tidak „sakit‟ termasuk yang dibutuhkan anak-anak. Untuk itu

kehadiran anak dalam suatu kota, perlu dipertimbangkan keberadaannya.

Program

Kota Layak Anak merupakan bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak.

Konvensi ini telah diratifikasi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia,

yang menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip yang

harus dijadikan pertimbangan dan tujuan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan

oleh Negara. Pada tahun 2005 Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP)

mengembangkan program Kota Layak Anak (KLA) di lima kota, yaitu Kota Solo,

Jambi, Gorontalo, Sidoarjo, serta Kutai Kartanegara. Dan tahun 2007 giliran Kota

Padang, Pontianak, Kupang, Manado, Malang, Kabupaten Aceh Besar, Lampung

Selatan, Ogan Komering Ilir, serta Karawang yang mendapatkan kesempatan

mengembangkan KLA. Diantara sekian banyak program dalam konsep kota layak

anak, diantaranya adalah penyediaan fasilitas bermain guna tumbuh kembang

anak. Anak Indonesia, dalam kasus tulisan ini adalah anak kota Bandung, tidak

memiliki area rekreasi dan bermain yang cukup. Tempat rekreasi favorit saat ini

adalah “mall”, yang jelas mengarahkan anak pada pola hidup konsumtif. Padahal

Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Bandung memiliki sejumlah potensi untuk

dikembangkan ke arah positif guna tumbuh kembang anak yang mendidik.

Dengan

pertimbangan kebijakan RTH kota Bandung, sudahkah RTH kota Bandung layak

terhadap kepentingan anak dan mengapa Bandung tidak termasuk dalam

perencanaan kota layak anak?Tulisan ini mencoba membahas beberapa kondisi

RTH dalam hal ini dibatasi berupa taman kota yang berada di kawasan Bandung

Utara.

Kata Kunci: Taman Kota, Layak Anak, Play Space

PENDAHULUAN

Melihat peta kota Bandung, terlihat

jelas sekali, betapa minimnya lahan yang

bewarna hijau, menandakan kurangnya

wilayah Ruang Terbuka Hijau. Padahal,

berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro,

Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT

Johanesburg Afrika Selatan 10 tahun

kemudian (2002), disepakati bersama

bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas

RTH minimal 30 % dari total luas kota.

Namun tampaknya bagi kota-kota di

Indonesia pada umumnya hal ini akan

sulit terealisir akibat terus adanya

tekanan pertumbuhan dan kebutuhan

sarana dan prasarana kota, seperti

pembangunan bangunan gedung,

RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG

DHINI DEWIYANTI

Program Studi Teknik Arsitektur

Universitas Komputer Indonesia

bidang

REKAYASA