Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 1

62

H a l a m a n

.American Accounting Association (AAA),

bahwa :

Auditing as a systematic proses

of objectively obtaining and evaluating

evidence regarding assertions about

economic and events to ascertain the

degree of correspondence between those

assertions and established criteria and

communicating the results to interested

users

Sedangkan jenis audit masih menurut

Boynton and Kell (p. 5) bisa dibedakan

atas financial audit, compliance audit dan

operational audit. Sedangkan auditor

dibedakan atas independent auditors,

internal auditors, dan goverment auditors

(p. 6-7). Senada dengan pendapat di atas,

Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak. MBA.

Dalam bukunya Audit Manajemen

Kontemporer (1995, hal. 1) Membagi

audit atas tiga yaitu : Pemeriksaan

Keuangan, Pemeriksaan Intern, dan

Pemeriksaan Manajemen. Sedangkan

menurut Mardiasmo dalam bukunya

Akuntansi Sektor Publik (2002, hal. 179)

audit dibedakan atas audit keuangan,

audit kepatuhan dan audit kinerja

(performance audit) dan Performance

audit ini meliputi audit ekonomi, efisiensi

dan efektivitas yang biasa disingkat 3E’s

audit (economy, efficiency, and

effectiveness audit).

Maksud

dan

Tujuan

Perda

tersebut pada Bab II pasal 2 dirumuskan

untuk

mengatur,

mengendalikan,

mengawasi dan melakukan pembinaan

terhadap pertumbuhan dan berbagai ijin

usaha dalam daerah”.

perusahaan wajib memiliki izin usaha

perdagangan tertuang dalam Bab IV Pasal

“Setiap perusahaan yang

menjalankan kegiatan usaha industri,

perdagangan, dan gudang/ruangan wajib

memiliki izin usaha industri, perdagangan,

izin usaha gudang/ruangan dan wajib

didaftarkan dalam daftar perusahaan”.

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut

disamping bertujuan untuk memperoleh

pendapatan asli daerah (PAD) juga

dikandung untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan kegiatan

usaha perdangangan. Mengingat bahwa

upaya

pendaftaran

izin

usaha

perdagangan merupakan hal yang sangat

vital dalam menunjang pembangunan

kegiatan

ekonomi

daerah,

maka

pemberian

pelayanan

izin

usaha

cepat, tepat,

berkualitas dan terjangkau.

Namun

hasil

pengamatan

peneliti di lapangan terlihat adanya gejala-

gejala

yang

menunjukkan

masih

rendahnya kualitas pelayanan Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP). Gejala-gejala

tersebut, salah satu diantaranya setiap

pengurusan perijinan masyarakat selalu

dibebani dengan biaya-biaya yang tidak

resmi, prosedur pelayanan terlalu

birokratis, dan setiap pengurusan izin

melalui banyak meja-meja, dan tiap meja

ada kutipan. Hal ini mengakibatkan sikap

masyarakat

kurang

simpatik

(mengecewakan) terhadap bentuk layanan

yang diperoleh. Terlebih lagi diketahui

bahwa fungsi pelayanan perizinan dari

birokrat adalah bersifat monopolistik

(tidak memiliki pesaing) dalam pelayanan

civil. Gejala lainnya, tidak adanya

kepastian waktu mengenai pengurusan

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lama pengurusan atau waktu standar

yang ditetapkan selama 7 hari, ternyata

realisasinya di atas 2 (dua) minggu, tetapi

apabila diurus calo dapat selesai 1 (satu)

hari. Tentu saja akan mengakibatkan

kekecewaan masyarakat terhadap bentuk

pelayanan yang diterima. Gejala lain

menunjukkan, ketika klien sampai di

ruangan kantor pelayanan, sikap para

petugas kurang memberikan perhatian,

keramahan,

dan

kesopanan.

Para

petugas kurang tanggap melayani para

klien.

Sehingga

mengakibatkan

munculnya keluhan-keluhan para klien

terhadap perilaku aparat birokrasi dalam

Monang Sitorus