Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 1 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
233
H a l a m a n
E-GOVERNMENT
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
(SUATU STUDI PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT)
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
Electronik Governmente-Government
e-Government
nan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu
upaya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendu-
e-Government
gan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan dari Pengem-
database
tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat
menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusi-
kan data pegawai yang akan dijadikan sebagai penunjang pimpinan untuk pen-
gambilan keputusan dibidang kepegawaian.
Kata Kunci : e-Government,
Electronic Government (e-Government) is a very popular term lately, generally e-
Government can be defined as an effort to aplly government service through
computer based on information system. One of
effort in supporting e-Government is by executing
planning to developing
The purpose of developingis to create official database start from
Regency level, Province, and Home Affairs Department that can accommodate,
processing, saving, recovery, and distributing officer data which would be as a
management supporter to take decision in official sector.
Keys word: e-Government,
bidang
HUMANIORA
1. PENDAHULUAN
e-Government
implementasi pelayanan publik yang
berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, sebagai media informasi dan
sarana komunikasi interaktif antara
Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik
kelompok masyarakat, kalangan bisnis
maupun antar sesama lembaga
pem erint ahan.
Im plem ent as i
e-
Government
dari bentuk layanan yang sederhana yaitu
penyediaan informasi dan data-data
berbasis komputer tentang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sebagai bentuk wujud
(transparancy)
pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk
e-Government
dapat dimanfaatkan sebagai sarana
komunikasi baik intern di kalangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun
komunikasi interaktif dengan masyarakat
e-mail, chatting
teleconperence.
Dalam perkembangannya, imple-