Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 10 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
242
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
dapat dilihat dari tampilan dari sub-sub
menu EIS ini.
Gambar 3
Executive Information
SystemEIS
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi
Kepegawaian pada Bagian Pengadaan dan Informasi
Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008
EIS
dlihat sekaligus menganalisa para pejabat
eselon di Provinsi Jawa Barat, beserta
biodata perorangan dari para pejabat
tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
dari contoh tampilan Biodata yang
terdapat dalam EIS tersebut
Gambar 4
Executive Information
SystemEIS
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Kondisi Data Infrastruktur dalam
e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian menunjukan bahwa
kondisi data infrastruktur dalam penerapan
e-Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat cukup memadai serta memiliki
tujuan yang jelas yaitu sebagai penunjang
dalam pengambilan keputusan dibidang
kepegawaian yang berdasarkan data-data
yang telah diproses oleh SIMPEG melalui
pendistribusian data yang diawali dari
Kabupaten/Kota,
Provinsi
hingga
Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
melalui jaringan komunikasi data sehingga
diperoleh data yang cepat, tepat dan akurat
serta berkesinambungan.
Namun belum dapat terpenuhi
secara optimal. Hal tersebut dikarenakan
tidak adanya peraturan-peraturan khusus
untuk mengatur dan mengelola SIMPEG
secara terperinci. Dengan ketetapan
prosedur yang jelas dan tepat diharapkan
dalam pengelolaan SIMPEG ini mempunyai
arah yang benar-benar terarah dan terukur.
Idealnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat
khususnya pada Biro Kepegawaian yang
mengelola SIMPEG ini membuat aturan-
aturan khusus untuk SIMPEG ini, agar
dijadikan sebagai pedoman dalam
pengelolaannya. Dalam alokasi anggaran
untuk pengelolaan SIMPEG ini di tunjang
oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat. Dalam penyusunan
anggaran dilaksanakan oleh Biro
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat sebagai pihak yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan SIMPEG tersebut.
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat adalah seringnya keterlambatan
dalam pendistribusian data pegawai dari
masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Barat. Hal ini disebabkan updating
data pegawai sering tertunda karena