Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

243

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

p e r l u n y a

p e n y e l e n g g a r a a n

d a n

pemeliharaan Informasi Kepegawaian.

Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut,

d ipand ang

perlu

d ib angun

d an

dikembangan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) dilingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah. Yang merupakan Sub Sistem dari

Sistem Informasi Manajeman Departemen

Dalam Negeri (SIMDAGRI). Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2000

tentang Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah.

Kep Mendagri tersebut khusus

untuk mengatur dan mengelola SIMPEG

secara umum. Berdasarkan pemaparan

diatas, bahwa ketersediaan dasar hukum

yang dijadikan acuan untuk membangun

SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tingkat

pusat cukup memadai, hal ini disebabkan

adanya

peraturan-peraturan

yang

mendukung dalam pembangunan dan

pengem bangan

SIMPEG

d i

Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat sudah tersedia secara rinci,

namun dalam beberapa peraturan tersebut

reward

demikian, bagi setiap daerah tidak wajibkan

untuk membangun SIMPEG. Peraturan-

peraturan tersebut hanya bersifat imbauan

bagi setiap pemerintah daerah.

Keputusan Menteri dalam negeri

No. 17 tahun 2000 tentang Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

belum mengeluarkan peraturan daerah,

keputusan Gubernur ataupun petunjuk

teknis yang secara khusus mengatur dalam

pengelolaan SIMPEG tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat ada di tingkat pusat. Tetapi

peraturan ditingkat daerah belum ada,

acuan hukum pengelolaan SIMPEG di Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat masih mengacu kepada

kesibukan dari masing-masing SKPD

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam

penyimpanan dan keamanan data

pegawai yang dikelola oleh Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat, berdasarkan pengamatan

penulis sudah cukup memadai dengan

logi in

tampilan SIMPEG itu sendiri, dari halaman

log inpassword

menjaga kemanan data. Selain itu juga

upaya untuk pengaman data dalam

SIMPEG

yaitu

dengan

rutinnya

backup

dalam penyimpanan data fisik maupun

data elektronik sudah cukup baik. Dengan

adanya lemari arsip dan komputer-

komputer yang berada di Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat.

2) Ketersediaan Dasar Hukum dalam

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

Yang mendasari kebijakan penerapan

e-Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat tahun 2008 pada tingkat pusat

adalah dimulai dari UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

mengatur pelimpahan wewenang seluas-

luasnya dari pusat kepada daerah untuk

mengembangkan potensi daerahnya

masing-masing.

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat dasar hukum lainnya yang

berada ditingkat pusat yaitu Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang

kebijakan dan Strategi Nasional

e-Government

Dasar hukum selanjutnya,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

khususnya pasal 43 ayat (2) menyatakan