Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 12 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
244
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17
tahun 2000 tentang Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
serta belum terdapat peraturan secara
teknis yang mendasari dalam pelaksanaan
e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3) Koordinasi antar Instansi dalam
e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
Hasil penelitian menunjukan bahwa
koordinasi antar instansi dalam
e-Government
baik. Namun yang menjadi sebuah
kendala adalah sikap dari aparatur dari
masing-masing SKPD yang belum
updating
data pegawai yang akan diolah melalui
update
pengelolaan data pegawai melalui SIMPEG
ini merupakan aktivitas yang mudah tetapi
sulit untuk dikelola karena dengan adanya
internet perubahan data pegawai terjadi
pada setiap harinya.
Tujuan dari dilaksanakannya proses
updating
SIMPEG ini adalah selain menjaga
kualitas dari data kepegawaian yang ada,
juga bertujuan agar data kepegawaian dan
informasi yang tersimpan merupakan hal
yang paling akurat dan terkini. Hal ini
harus lebih disadari oleh pengelola
SIMPEG dari masing SKPD Pemerintah
Provinsi Jawa Barat sebagai sesuatu yang
kritikal karena kebanyakan keputusan
tentang kepegawaian yang akan diambil
oleh otoritas berdasar pada data dan
informasi kepegawaian yang ada. Dapat
dibayangkan mutu dari pengambilan
keputusan yang didasarkan pada data dan
informasi yang salah atau sudah
kadaluarsa.
Fenomena dis-informasi dan mis-
informasi terjadi karena tidak dimilikinya
update
memadai dari masing-masing SKPD-SKPD
yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam pendistribusian data kepegawaian
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4) Ketersediaan Aparatur dalam Kebijakan
e-Government
SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian menunjukan bahwa
ketersediaan aparatur dalam kebijakan
e-Government
Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat. Pengetahuan yang
dimiliki oleh aparatur Sub Bagian Data dan
Informasi belum cukup baik. Apabila dilihat
dari segi pengetahuan aparatur tentang
bahasa pemrograman. Kemudian masih
kurangnya kemampuan aparatur dalam
menganalisis,
merencanakan
dan
merancang suatu program yang sewaktu-
waktu diperlukan.
Hal ini disebabkan aparatur Biro
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat belum memiliki seorang analis
sistem yang didukung oleh kemampuan
dibidang kepegawaian. Terkait dengan hal
tersebut maka untuk meningkatkan
kemampuan aparatur dalam mengelola
SIMPEG tersebut yaitu dengan mengikuti
kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang
berkaitan dengan Sistem Informasi. Dalam
berbagi informasi lewat media jaringan
komputer belum bisa dilaksanakan secara
maksimal. Hal ini disebabkan masih
kurangnya aparatur di setiap instansi atau
SKPD Provinsi Jawa Barat yang mengetahui
dan bisa mengaplikasikan jaringan
komputer. Jumlah aparatur yang tersedia
pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat sudah cukup memadai
user
kepegawaian dalam SIMPEG.
Berdasarkan pemaparan diatas,
aparatur merupakan pengembang,
pengelola maupun pengguna SIMPEG
e-Government
karena aparatur tersebut merupakan faktor
yang turut menentukan bahkan menjadi
e-
Government