Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
248
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
Suryadi, Kadarsah ;Ramdhani,M.Ali.
( 2 0 0 2 ) .
S i s t e m
P e n d u k u n g
Keputusan
Terminologi Populer
Sistem Informasi.
Ilmu
Syafri, Wirman dan Setyoko,P. Israwan
Implementasi Kebijakan
Publik dan Etika Profesi Pamong
Praja.
Interdelta
Syamsi,
Ibnu.(2000).Pengambilan
Keputusan dan Sistem Informasi.
Jakarta: Bumi Aksara
Analisis
Kebijakan dari Formulasi ke
I mp le m en t a s i
K eb i ja k a n
Negara
Aksara
Sistem Informa-
si:Konsep Dasar, Analisis Desain dan
Implementasi
mu.
Analisis Kebijakan
Publik.
Using Informa-
tion Technologi.
Teori dan Proses
Kebijakan Publik
Media Pressindo (Anggota IKAPI)
Dokumen – dokumen
Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi
E –
Government.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2000 tentang Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian
Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1999 Tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1 9 74
Tent ang
Pok ok - Pok ok
Kepegawaian
Instruksi Presiden No.50 Tahun 2000
tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia
Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
140 Tahun 1997 tentang Rencana
Induk SIMDAGRI.
Website
I n f o r m a s i
( h t t p : / /
t o t a l . k a m u s k o m p u t e r . o r . i d )
[24/07/2007].
Website
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat