Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

234

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

e-Government

tren

penyelenggaraan pemerintahan. Hampir

keseluruhan jenis aplikasi yang diperguna-

kan pasti melibatkan pengolahan data

menjadi informasi yang selanjutnya akan

dipergunakan oleh pemerintah ataupun

stakeholders

keputusan. Didalam pemerintahan hampir

setiap hari para birokrat di pemerintahan

harus mengambil keputusan-keputusan

penting yang menyangkut hajat hidup

orang banyak dan keberlangsungan/

keberadaan pemerintahan yang bersang-

kutan.

e-Government

sia telah diperkenalkan melalui Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebi-

jakan dan strategi Nasional pengemban-

gan Pada intinya, Inpres tersebut memba-

has tentang Kebijakan dan Strategi Na-

e-Government

e-Government

diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda

di

kant or-k antor

pemerint ahan.

Administrasi publik adalah salah satu area

dimana internet dapat digunakan untuk

menyediakan akses bagi semua

masyarakat yang berupa pelayanan yang

mendasar dan mensimplifikasi hubungan

antar masyarakat dan institusi

pemerintah.

Biro Kepegawaian Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat yang

merupakan institusi pemerintah yang

mempunyai tugas menyelenggarakan

pengkajian kebijakan pengembangan

sumber daya dan manajemen Pegawai

Negeri Sipil Daerah (PNSD), telah

membuat dan mengembangkan sebuah

website http://

setda.melsa.net.id

e-

Government

website

tersebut yang membutuhkan Informasi

Kepegawaian di Jawa Barat dan

mekanisme

pelayanan

dibidang

kepegawaian.

Masyarakat maupun pegawai

yang berada di seluruh Kabupaten/kota

yang ada di Jawa barat dapat mengakses

website//

setda.melsa.net.

id

beberapa fasilitas yang telah disediakan

oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat. Kemudahan yang

diberikan diantaranya adalah masyarakat

dapat mengakses langsung melalui Internet.

e-Government

lainnya yang dapat digunakan untuk

m e n g a k s e s

w e b s i t e

h t t p : / /

setda.melsa.net.

id

a

membangun Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPeg) sejak tahun 1994,

kebijakan ini masih mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal

43 ayat (2) menyatakan perlunya

penyelenggaraan dan pemeliharaan

Informasi Kepegawaian kemudian

digantikan oleh Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999. yang kemudian diatur dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Departemen

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

menggantikan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang

Komputerisasi Kepegawaian. Berdasarkan

beberapa pertimbangan bahwa dalam

rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2)

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian, perlu diselenggarakan dan

dipelihara sistem informasi, yang

dikembangkan dan dioperasikan melalui

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah, pertimbangan yang

kedua bahwa pengembangan sistem

informasi dimaksud, sangat penting dan

menjadi kebutuhan sebagai instrumen

komunikasi data yang tepat dalam rangka

aktualisasi

otonomi daerah

dan

pertimbangan yang terakhir adalah bahwa

penetapan SIMPeg, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian, pengelolaan dan

pengem b angan

SIMP eg

d i

Bi ro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat mengacu pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun