Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 3 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
235
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
2000 tentang Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
SIMPEG merupakan suatu
totalitas yang terpadu terdiri atas
perangkat pengolah meliputi pengumpul,
prosedur, tenaga pengolah dan perangkat
lunak; perangkat penyimpan meliputi
pusat data dan bank data serta perangkat
komunikasi yang saling berkaitan,
b e r k e t e r g a n t u n g a n
d a n
s a l i n g
menentukan dalam rangka penyediaan
informasi di bidang kepegawaian. Selain
itu juga bisa dioperasikan langsung oleh
aparatur maupun masyarakat yang
memerlukan informasi kepegawaian
karena lokasi perangkat ini dapat ditemui
disekitar gedung sate, perangkat SIMPeg
ini berjumlah 7 unit yaitu 5 unit diletakan
di Gedung Tua (utama), 1 unit di
Sekretariat Dewan (DPRD) dan 1 unit di
Gedung Baru. Untuk aparatur dilingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
salah satu fungsi dari perangkat SIMPEG
ini dapat digunakan sebagai absensi bagi
para aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dalam pelaksanaanya, kebijakan
e-Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat melalui SIMPEG ini masih
banyak kekurangan-kekurangan yang
perlu diperbaiki dan dibenahi. Seperti dari
segi perawatan dan pengembangannya
yang membutuhkan alokasi dana yang
cukup besar.
Berdasarkan pengamatan awal
peneliti, Faktor lain yang menjadi kendala
e-Government
melalui SIMPEG ini adalah dalam proses
updating
ini dikarenakan keterlambatan koordinasi
dengan instansi-instansi terkait.
Kendala yang paling dianggap
e-
Government
kemampuan sumber daya manusia, yang
terkadang kemampuan aparatur yang
direkrut tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Semua kegiatan yang berhubungan dengan
SIMPEG baik itu dalam segi teknis maupun
non teknis dipusatkan pada Biro
Kepegawaian Sub Bagian Data dan
Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat. Kendala yang dihadapi
e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sub
Bagian Data dan Informasi Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan
tertundanya sebuah pemerintahan yang
e-Government
hendaknya mencari solusi yang tepat agar
e-Government
tersebut efektif.
2. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN
Berdasarkan uraian permasalahan
latar belakang di atas, peneliti
mengidentifikasikan masalah sebagai
berikut :
1) Bagaimana kondisi data infrastruktur
dalam kebijakan penerapan
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ?
2) Bagaimana ketersediaan dasar hukum
dalam kebijakan penerapan
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ?
3) Bagaimana koordinasi antar instansi
dalam kebijakan penerapan
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ?
4) Bagaimana ketersediaan aparatur dalam
e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
5) Bagaimana ketersediaan sarana
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ?
6) Bagaimana strategi pemikiran pemimpin
dalam kebijakan penerapan
e-
Government
Kepegawaian Sekretariat Daerah