Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 5 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
237
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
e-Government
perangkat elektronik seperti komputer
atau perangkat-perangkat lain yang
mendukung proses penerapan
e-
Government
tersebut. Kebijakan
e-Government
modern
antara pemerintah dengan masyarakat
pemerintah dengan pemerintah serta
kalangan lain yang berkepentingan.
e-Government
sangat tepat dengan kemajuan teknologi
yang semakin mutakhir sekarang ini.
Kebijakan dikatakan sebagai
suatu program yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan
praktek-praktek yang telah ditetapkan
(Lasswell dan Kaplan dalam Wirman dan
Israwan, 2008 : 18). Kebijakan penerapan
e-Government
tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek
yang telah ditentukan yaitu berorientasi
pada pelayanan baik bagi pemerintah
maupun masyarakat.
Dalam bukunya Wirman Syafri
dan Israwan Setyoko yang berjudul
Implementasi Kebijakan Publik dan Etika
Profesi Pamong Praja
Kenneth Prewitt mengemukakan bahwa
kebijakan adalah :
Kebijakan dirumuskan sebagai suatu
keputusan yang teguh yang disifati oleh
adanya perilaku yang konsisten dan
pengulangan pada bagian dari
keduanya yaitu bagi orang-orang yang
membuatnya dan bagi orang yang
melaksanakannya (dalam Wirman dan
Israwan, 2008 : 18).
Dari pengertian tentang kebijakan
tersebut, maka pengertian analisis
kebijakan menurut William N. Dunn
analisis kebijakan adalah aktivitas
menciptakan pengetahuan dalam proses
pembuatan kebijakan (dalam Wirman dan
Israwan, 2008 : 20). Dari definisi tersebut
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebijakan merupakan tindakan-tindakan
atau keputusan yang dibuat oleh
pemerintah, dimana tindakan atau
keputusan tersebut memiliki pengaruh
terhadap masyarakat.
Analis is
k eb ijakan
s angat
diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa
yang cocok dalam proses perumusan
kebijakan yang akan dibuat sehingga
kebijakan tersebut sesuai dengan masalah
yang sedang dihadapi. Selain itu analisis
kebijakan dapat membantu dalam
penerapan suatu kebijakan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian analisis
dapat di awal penerapan suatu kebijakan
ataupun di akhir penerapan kebijakan.
Menurut J.S Badudu dan Sutan
Mohammad Zain penerapan merupakan
hal, cara atau hasil (dalam Wirman dan
Israwan, 2008 : 29). Dalam hal ini,
penerapan diartikan sebagai sebuah hal,
e-
Government
teknologi sekarang ini di Provinsi Jawa
Barat.
World Bank
e-Government
”e-Government refers to the use by
govermnent agencies of information
technologies (such as Wide Area Net-
works, the internet, and mobile comput-
ing) that have the ability to transform
relations with citizens businesses,and
other arms of goverment”
e-Government
digunakan dalam sistem informasi pe-
Wide Area
Networksinternet
jalan) yang memiliki kemampuan untuk
menjembatani hubungan dengan warga
negara lainya, para pebisnis dan berba-
(dalam Indrajit, 2004: 3).
e-
Government
yang penting, berkaitan dengan berbagai
infrastruktur serta strategi pendukungnya,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Rich-
ardus Eko Indrajit dalam bukunya yang ber-
Buku Pintar Linux : Membangun Ap-
likasi e-Governmente-
Government
1.