Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 6 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
238
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
jemen sistem, dokumentasi, dan
proses kerja di tempat untuk men-
yediakan kuantitas dan kualitas
data yang berfungsi mendukung
e-Government.
2. Infrastruktur legal, hukum dan pera-
turan termasuk berbagai perizinan
e-
Government
3. Infrastruktur institusional, diwujud-
kan dengan institusi pemerintah
secara sadar dan eksis melakukan
dan memfokuskan tujuannya dalam
e-Government.
4.
manusia yang handal merupakan
hal pokok yang harus dipersiapkan
e-Government
5.e-
Government
adanya infrastruktur teknologi yang
6.
e-Government
butuhkan pemimpin yang mem-
e-Government
agendanya dan memiliki strategi
(Indrajit, 2002:25).
Indikator-indikator di atas diarahkan untuk
e-Government
Pertama,
dalam kebijakan penerapan
e-
Government
Ketersediaan data
infrastruktur sangat penting untuk
dipenuhi seperti adanya manajemen
sistem yang mendukung kebijakan
e-Government
Suradinata untuk mendukung pencapaian
sasaran manajemen sistem tersebut ada
MenMaterials
MachinesMethods
MoneyMarket
(Pasar) (Suradinata dalam Anwar,
2 0 0 4 : 1 3 ) .
k e m u d i a n
m e m i l i k i
dokumentasi, adanya kualitas data serta
keamanan data yang mendukung
e-Government
(Indrajit, 2002:25). Data infrastruktur
merupakan sebuah dasar dalam kebijakan
e-Government
infratruktur tersebut tidak diperhatikan
e
-Governmente-Government
dapat dikatakan berhasil jika data
infrastruktur tersebut diperhatikan dan
dijalankan.
Kedua,
e-Government
dari lembaga atau penyedia layanan.
Infrastruktur legal meliputi adanya dasar
hukum, serta peraturan-peraturan dalam
kebijakan penerapan
e-Government
(Indrajit, 2002:25). Infrastruktur legal
sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan
hukum. Dengan adanya infrastruktur legal,
e-Government
mempunyai
dasar
hukum
untuk
menerapkannya dengan diimbangi oleh
aturan-aturan yang berlaku.
Ketiga,e-
Government
infrastruktur institusional yang dapat
diwujudkan apabila institusi pemerintah
m e m i l i k i
k e s a d a r a n
d a n
e k s i s
melaksanakan tujuannya (Indrajit,
2002:25). Infrastruktur institusional
tersebut meliputi adanya koordinasi antar
instansi, meningkatkan kerjasama serta
memiliki komunikasi yang baik antar
instansi terkait (Indrajit, 2002:26).
K e m u d i a n ,
u n t u k
k e b e r h a s i l a n
implementasi kebijakan terkait dengan
komunikasi antar organisasi/instansi ini
d is am ping
d ipe rluk a n
k et epat an
pemahaman dan konsistensi dalam
mengomunikasikan ukuran-ukuran dan
sasaran tersebut juga diperlukan
mekanisme dan prosedur-prosedur yang
memungkinkan pejabat atasan dan
bawahan dapat melakukan komunikasi
secara baik sehingga bawahan dapat
bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam
kebijakan penerapan
e-Government
kesadaran aparatur yang tinggi sangat
diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari
aparatur tersebut harus diikuti dengan
eksistensi pemerintah dalam melaksanakan
tujuannya. Infrastruktur institusional
merupakan faktor penunjang bagi kebijakan
e-Government