Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

239

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

instansi dalam memberikan informasi

merupakan sebuah langkah yang baik

dengan demikian kerjasama antar instansi

akan semakin erat. Jika kerjasama antar

instansi baik maka komunikasi pun akan

mudah. Dengan demikian, maka kebijakan

e-Government

jika memperhatikan faktor-faktor yang

terdapat pada infrastruktur institusional

tersebut.

Keempate-

Government

infrastruktur lainnya seperti infrastruktur

manusia. Karena jika infrastruktur

manusia tidak diperhatikan maka

e-Government

dapat tercapai dengan baik. Adapun hal

yang perlu diperhatikan dalam

infrastruktur manusia adalah sikap

e-

Government,

skill

memadai, juga membudayakan berbagi

informasi yang mendukung kebijakan

Government

2002:26). Infrastruktur manusia

merupakan infrastruktur yang sangat

e-

Government

benar jika infrastruktur manusianya tidak

diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat

dalam pelaksanaannya. Penempatan

infrastruktur manusia harus sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya

sesuai dengan tempat dalam kebijakan

e-Government.

tersebut tidak diperhatikan maka

e-Government

t erh am b at

k ar ena

pe nem pat an

infrastruktur manusianya tidak sesuai

dengan kemampuan manusia itu sendiri.

Kelima,

e-Government

lain yang harus diperhatikan adalah

infrastruktur teknologi. Infrastruktur

teknologi sebagai faktor penting dalam

e-Government

karena merupakan sebuah kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Adapun

infrastruktur teknologi tersebut meliputi

jumlah komputer dan jaringan komputer

yang memadai sehingga memberikan

k e m u d a h an

b a gi

pu b li k

d al a m

mengaksesnya (Indrajit, 2002:26).

Keenam,

tersebut harus ditunjang dengan strategi

dari seorang pemimpin. Strategi dari

seorang pemimpin tersebut memegang

peranan yang penting dalam kebijakan

e-Government

dari seorang pemimpin yang harus

diperhatikan adalah seorang pemimpin

harus memiliki visi yang jelas, strategi yang

berkualitas serta adanya kesadaran dari

seorang pemimpin dan yang lebih penting

adalah seorang pemimpin harus ditunjang

skill

serta memiliki komitmen dalam kebijakan

e-Government

2002:27).

K e b i j a k a n

p e n e r a p a n

e -

Government

Biro Kepegawaian dilaksanakan dengan

pendirian perangkat SIMPEG, alat tersebut

sebagai penyedian informasi bagi aparatur

maupun masyarakat yang memerlukan

informasi kepegawaian di Provinsi Jawa

Barat. Adapun pengertian SIMPEG adalah :

Sis t em

Inform as i

M anajem en

Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

SIMPEG adalah suatu totalitas yang

terpadu terdiri atas perangkat pengolah

meliputi pengumpul, prosedur, tenaga

pengolah dan perangkat lunak;

perangkat penyimpan meliputi pusat

data dan bank data serta perangkat

komunikasi yang saling berkaitan,

berketergantungan

dan

saling

menentukan dalam rangka penyediaan

informasi di bidang kepegawaian (Kep

Mendagri No 17 Tahun 2000).

SIMPEG merupakan suatu wadah

bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat

yang ingin mengetahui informasi-informasi

kepegawaian dalam satu alat. Dengan

demikian, masyarakat maupun aparatur

pemerintah sebagai penerima informasi

tidak kesulitan dalam mencari informasi

tentang informasi yang menyangkut