Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 7 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.7, No. 2
239
H a l a m a n
Nia Karniawati & Romi Rahmadani
instansi dalam memberikan informasi
merupakan sebuah langkah yang baik
dengan demikian kerjasama antar instansi
akan semakin erat. Jika kerjasama antar
instansi baik maka komunikasi pun akan
mudah. Dengan demikian, maka kebijakan
e-Government
jika memperhatikan faktor-faktor yang
terdapat pada infrastruktur institusional
tersebut.
Keempate-
Government
infrastruktur lainnya seperti infrastruktur
manusia. Karena jika infrastruktur
manusia tidak diperhatikan maka
e-Government
dapat tercapai dengan baik. Adapun hal
yang perlu diperhatikan dalam
infrastruktur manusia adalah sikap
e-
Government,
skill
memadai, juga membudayakan berbagi
informasi yang mendukung kebijakan
Government
2002:26). Infrastruktur manusia
merupakan infrastruktur yang sangat
e-
Government
benar jika infrastruktur manusianya tidak
diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat
dalam pelaksanaannya. Penempatan
infrastruktur manusia harus sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya
sesuai dengan tempat dalam kebijakan
e-Government.
tersebut tidak diperhatikan maka
e-Government
t erh am b at
k ar ena
pe nem pat an
infrastruktur manusianya tidak sesuai
dengan kemampuan manusia itu sendiri.
Kelima,
e-Government
lain yang harus diperhatikan adalah
infrastruktur teknologi. Infrastruktur
teknologi sebagai faktor penting dalam
e-Government
karena merupakan sebuah kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Adapun
infrastruktur teknologi tersebut meliputi
jumlah komputer dan jaringan komputer
yang memadai sehingga memberikan
k e m u d a h an
b a gi
pu b li k
d al a m
mengaksesnya (Indrajit, 2002:26).
Keenam,
tersebut harus ditunjang dengan strategi
dari seorang pemimpin. Strategi dari
seorang pemimpin tersebut memegang
peranan yang penting dalam kebijakan
e-Government
dari seorang pemimpin yang harus
diperhatikan adalah seorang pemimpin
harus memiliki visi yang jelas, strategi yang
berkualitas serta adanya kesadaran dari
seorang pemimpin dan yang lebih penting
adalah seorang pemimpin harus ditunjang
skill
serta memiliki komitmen dalam kebijakan
e-Government
2002:27).
K e b i j a k a n
p e n e r a p a n
e -
Government
Biro Kepegawaian dilaksanakan dengan
pendirian perangkat SIMPEG, alat tersebut
sebagai penyedian informasi bagi aparatur
maupun masyarakat yang memerlukan
informasi kepegawaian di Provinsi Jawa
Barat. Adapun pengertian SIMPEG adalah :
Sis t em
Inform as i
M anajem en
Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
SIMPEG adalah suatu totalitas yang
terpadu terdiri atas perangkat pengolah
meliputi pengumpul, prosedur, tenaga
pengolah dan perangkat lunak;
perangkat penyimpan meliputi pusat
data dan bank data serta perangkat
komunikasi yang saling berkaitan,
berketergantungan
dan
saling
menentukan dalam rangka penyediaan
informasi di bidang kepegawaian (Kep
Mendagri No 17 Tahun 2000).
SIMPEG merupakan suatu wadah
bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat
yang ingin mengetahui informasi-informasi
kepegawaian dalam satu alat. Dengan
demikian, masyarakat maupun aparatur
pemerintah sebagai penerima informasi
tidak kesulitan dalam mencari informasi
tentang informasi yang menyangkut