Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

100

H a l a m a n

berupa klausula arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa

pactum de

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat

Akta

Kompromis)

Penyelesaian sengketa pada perdagangan

e-commerce)

arbitrase on line

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4

ayat (3) Undang-Undang APS yang

menyatakan bahwa dalam hal disepakati

penyelesaian sengketa melalui arbitrase

terjadi dalam bentuk pertukaran surat,

maka pengiriman teleks, telegram, faksimili,

e-mail

komunikasi lainnya, disertai dengan suatu

catatan penerimaan oleh para pihak.

on line

dari

bentuk

arbitrase

konvensional

bertujuan menyelesaikan sengketa yang

terjadi di antara para pihak yang telah

melakukan suatu perjanjian dalam ruang

lingkup hukum perdata, termasuk sengketa

on

line

dalam

proses

pelaksanaannya

menggunakan

media

yang

secara

keseluruhan berupa informasi elektronik

paperless/scriptless

transaction

bahkan para pihak yang terlibat dalam

on line

bertatap muka.

Perbedaan mendasar yang membedakan

antara perjanjian konvensional termasuk di

dalamnya

klausula

arbitrase

dengan

on linephysical

form

perjanjian konvensional dan pada perjanjian

on line

dilakukan dalam bentuk elektronik atau

on line

non face

membutuhkan

physical

presence

paperless

web site

mailing listnewsgroup

demikian

pada

arbitrase

online

pendaftaran perkara, pemilihan arbiter,

pembuatan putusan, penyerahan dokumen,

pemusyawarahan arbitrator, pembuatan

putusan, serta pemberitahuan akan adanya

online.

Di samping keabsahan suatu perjanjian

seperti yang digariskan dalam Pasal 1320

BW,

perjanjian

arbitrase

mempunyai

konstruksi khusus sebagai suatu bentuk

perjanjian yang dibentuk secara khusus.

Konstruksi keabsahan ini diatur dalam

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999

Tentang

Arbitrase

dan

Alternatif

Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang

APS). Perjanjian arbitrase merupakan cara

penyelesaian sengketa perdata di luar

pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1 angka

1 Undang-Undang APS. Perjanjiana atau

klausula

arbitrase

dibuat

tertulis,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3

Undang-Undang APS.

Undang-Undang APS tidak memberikan

batasan tentang bentuk apa yang harus

digunakan yaitu harus tercetak atau tidak,

hanya memberi batasan bahwa perjanjian

tersebut secara tertulis ataupun perjanjian

tertulis. Undang-Undang APS tidak mengatur

bahan atau media apa yang digunakan

untuk menulis, dengan demikian selain

phisikal form)

perjanjian/kontrak konvensional juga

mencakup proses ajudikasi berupa

on linecyber arbitration)

non face

physical presence

paperless

karena itu, apabila dalam penyelesaian

sengketa melalui arbitrase konvensional

mendasarkan kegiatannya pada pertukaran

dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas

paperbase

on line

data digital sehingga tidak lagi diperlukan

adanya dokumen berbentuk kertas

paperless

ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang

APS yang menyatakan bahwa dalam hal

disepakati penyelesaian sengketa melalui

arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran

Hetty Hasanah