< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 11 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

101

H a l a m a n

surat, maka pengiriman teleks, telegram,

e-mail

komunikasi lainnya, disertai dengan suatu

catatan penerimaan oleh para pihak.

Selain itu, perjanjian arbitrase termasuk

on line

sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang APS. Konsep mengenai tanda-

tangan

mengalami

penafsiran

yang

berkembang dengan pesat, hal ini terjadi

seiring dengan perkembangan masyarakat

dan teknologi yang menyertainya, baik

dalam hal medianya maupun alat yang

digunakan. Suatu hal yang tidak berubah

dari tanda tangan adalah fungsinya yaitu

untuk membedakan akta tersebut dengan

akta-akta

lainnya

dengan

cara

mengindividualisir

dan

memberi

ciri

penjelas.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang APS di atas tentang

adanya dokumen dan tanda tangan dari

para pihak, dalam hal ini tidak dijelaskan

mengenai ketentuan dokumen termaksud

harus berupa berkas-berkas yang terbuat

dari kertas atau meliputi dokumen dalam

media yang lain, sehingga dokumen ini

dapat pula berupa file-file informasi

elektronik. Istilah dokumen yang ditanda

tangani pada Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang APS tersebut tidak mensyaratkan

keharusan

bahwa

perjanjian

tertulis

tersebut dibuat di atas kertas dan tanda

tangan dengan tinta di atas kertas. Hal ini

berarti untuk perjanjian tertulis dalam

arbitrase dapat berupa informasi elektronik.

Pada hukum internasional konstruksi

keabsahan dan prosedur dari sebuah

perjanjian arbitrase diatur oleh beberapa

aturan hukum, yakni :

On line

Konvensi New York. Menurut konvensi

New York ada tiga hal yang menjadi

persyaratan

keabsahan

sebuah

perjanjian arbitrase seperti diatur dalam

article

Berdasarkan hal tersebut, istilah tertulis

diartikan bahwa maksud dari tulisan

termaksud dapat dibaca dan dimengerti

oleh para pihak serta dibuat dalam

media tertentu. Maka sinyal-sinyal

elektronik yang membentuk suatu huruf,

angka yang mempunyai arti dan maksud

tertentu yang dapat dipahami oleh para

pihak dapat dikatakan sebagai bentuk

tertulis.

On line

UNCITRAL Model Law. Pendekatan yang

diambil dalam model law ini adalah

bahwa suatu informasi tidak dapat

dikatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum, hanya karena informasi itu

data message

menganut

pemikiran

sosiologis

jurisprudence

yang

menggunakan

pendekatan pada kebutuhan dan realita

praktik hukum yang terjadi dalam

masyarakat tentang interpretasi tertulis

dari aturan teks perundang-undangan

data message

dalam internet. Interpretasi ini akan

menimbulkan

suatu

kepastian

dikemudian hari apabila terdapat suatu

datamessages

bentuk yang baru. Pendekatan ini juga

akan menyebabkan suatu kontrak/

digital

signature

Sementara itu, apabila dalam suatu

perundang-undangan

terdapat

persyaratan bahwa harus dalam bentuk

tertulis, maka persyaratan ini dapat

dicapai, selama informasi/data tersebut

dapat dilihat/diakses.

data messages

secara elektronis. Hal ini sejalan dengan

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

UNCITRAL model law on E-Commerce

adalah sebagai berikut :

1. Segala informasi elektronik dalam

bentuk data elektronik dapat dikatakan

untuk

memiliki

akibat

hukum,

keabsahan ataupun kekuatan hukum.

2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya

suatu informasi harus dalam bentuk

tertulis dikatakan di dalam article 6

UNCITRAL Model Law.

3. Suatu

tanda

tangan

elektronik

Hetty Hasanah