< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 12 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

102

H a l a m a n

merupakan tanda tangan yang sah.

4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari

data

message

memiliki

kekuatan

pembuktian.

5. Suatu penawaran dan penerimaan

and acceptance)

data

message

digunakan sebagai format dari kontrak,

maka kontrak tersebut tidak dapat

ditolak

keabsahan

dan

kekuatan

hukumnya dalam mana data tersebut

digunakan, dalam hal pihak-pihak yang

melakukan

offer

and

acceptance

originator

sebagai pihak yang melakukan suatu

pengiriman data dan pihak yang

menerima data dikatakan sebagai

addressee.

Perjanjian atau klausula mengenai cara

penyelesaian sengketa perdagangan secara

data

memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan perjanjian tertulis biasa,

sebagaimana telah diakui dalam Pasal 5

Uncitral Model Law

bahwa sebuah informasi, efek, validitas

atau keberdayaan hukumnya tidak dapat

ditolak semata-mata atas dasar karena

data

Uncitral

Model Law,data

diakui keabsahannya sebagai sebuah

kesepakatan atau perjanjian termasuk pada

perjanjian perdagangan yang dilakukan

secara elektronik yang disertai klausula

mengenai penyelesaian sengketanya. Di

samping itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang

-Undang ITE menegaskan bahwa informasi

elektronik dan/atau data elektronik dan/

atau hasil cetaknya merupakan alat bukti

yang sah serta merupakan perluasan dari

alat bukti yang sah sesuai dengan hukum

acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

on

sah secara hukum, artinya bahwa

arbitrase on line

telah sesuai dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang ada,

khususnya Undang-undang Nomor 30

Tahun 1999 (Undang-Undang APS),

walaupun belum ada aturan pelaksanaan

arbitrase on line

tersebut.

Putusan arbitrase merupakan putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan pasti serta mengikat para pihak

final and binding)

sehingga putusan arbitrase ini mempunyai

kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan

para pihak yang bersengketa. Secara

administratif putusan tersebut harus

didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan

negeri setempat. Bagitu pula dengan

on linefinal

and binding

Berdasarkan Undang-Undang APS, semua

putusan arbitrase harus dibuat secara

tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau

majelis arbiter, sesuai ketentuan Pasal 54

Undang-Undang APS. Pasal 63 Undang-

Undang APS juga menentukan bahwa

perintah ketua pengadilan negeri ditulis

pada lembar asli atau salinan otentik

putusan arbitrase yang telah dikeluarkan,

oleh karena itu untuk putusan arbitrase

nasional, harus tertulis, asli dan

ditandatangani oleh arbiter atau majelis

arbitrase, sedangkan menyangkut arbitrase

internasional Pasal 67 ayat (2) huruf a

Undang-Undang APS menentukan bahwa

putusan arbitrase internasional harus

dibuat secara tertulis, asli namun tidak

dijelaskan harus terdapat tandatangan atau

tidak. Sementara itu, Konvensi New York

mensyaratkan bahwa putusan arbitrase

harus dibuat dalam bentuk tertulis,

ditandatangani dan asli, sesuai Artikel IV

ayat (1) Konvensi New York, yang

menentukan bahwa pihak yang mengajukan

permohonan untuk pengakuan dan

pelaksanaan putusan arbitrase harus

a duly authenticated original

award or a duly certified copy there of

ini menunjukan bahwa pada suatu putusan

arbitrase, tanda tangan arbitrator harus

diotektikasi oleh pihak ketiga yang

Hetty Hasanah