Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

103

H a l a m a n

dipercaya untuk itu, misalnya oleh konsuler

atau korps diplomatik. Oleh karena itu,

untuk mendapatkan pengakuan dan

pelaksanaannya maka harus diserahkan

putusan yang asli dan telah diotentikasi.

Melihat hal-hal di atas, persyaratan putusan

arbitrase dalam Undang-Undang APS lebih

ringan dibandingkan syarat yang ditentukan

Konvensi New York.

Lebih lanjut, di bawah ini terdapat beberapa

hal yang akan menjadi kendala dalam

on line

apabila melihat hal-hal seperti dijelaskan di

atas, antara lain :

1. Adanya kesulitan dalam mendaftarkan

on line

p e n g a d i l a n

n e g e r i

t e m p a t

didaftarkannya putusan arbitrase

on line

pula, mengingat adanya keterbatasan

sarana dan sumber daya manusia di

pengadilan negeri termaksud serta

ketentuan administrasi pada pengadilan

negeri yang belum dapat menyesuaikan

on

line

2. Adanya kemungkinan diterobosnya

sistem pengamanan web tempat

on line

hacker

dimungkinkan pula putusan arbitrase itu

diubah sedemikian rupa, oleh karena itu

on line

harus dilakukan melalui tanda tangan

elektronik yang telah memenuhi syarat

minimum sebagaimana telah ditentukan

seperti dalam Pasal 11 Undang-Undang

ITE.

3. Para pihak yang tidak menerima isi

on line

mengajukan

penolakan

secara

elektronik pula, dan dalam hal ini

pengadilan dalam memutuskan

penolakan putusan tersebut harus

dilakukan dalam bentuk dokumen

elektronik juga, namun demikian belum

tentu pengadilan termaksud siap atas

segala sarana dan sumber daya

manusianya.

on line

mengandung unsur asing/arbitrase

internasional, apabila salah satu pihak

on line

sehingga tidak mau melaksanakan isi

putusannya, maka akan sulit pula untuk

memberi daya paksa seperti pada

putusan pengadilan biasa, terlebih lagi

on line

mana para pihaknya, prosesnya dan

on line

dunia maya).

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian

sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut :

1. P e n y e l e s a i a n

s e n g k e t a

p a d a

e-

commerce)arbitrase on line

dimungkinkan

untuk

dilakukan

berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Undang-Undang APS yang menyatakan

bahwa

dalam

hal

disepakati

penyelesaian sengketa melalui arbitrase

terjadi dalam bentuk pertukaran surat,

maka pengiriman teleks, telegram,

e-mail

sarana komunikasi lainnya, disertai

dengan suatu catatan penerimaan oleh

on line

proses pelaksanaannya menggunakan

media yang secara keseluruhan berupa

paperless/

scriptless transaction

on line

ini dapat saja tidak pernah bertatap

muka. Klausula atau perjanjian

on line

memenuhi syarat subyektif dan obyektif

yang terdapat dalam pasal 1320 BW.

Berdasarkan Undang-Undang APS,

Uncitral Model Law,

Uncitral Model Law on International

Commercial Arbitration,

on

secara hukum, artinya bahwa

arbitrase on line

Indonesia telah sesuai dan tidak

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang ada,

walaupun

b elum

ada

at uran

Hetty Hasanah