< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 4 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

94

H a l a m a n

belum dilaksanakan sepenuhnya, karena

sampai saat ini, BANI hanya memanfaatkan

e-mail

proses arbitrase atau melaksanakan

e-mail

tersebut, tetapi belum ada pemanfaatan

w e b s i t e

y a n g

k h u s u s

u n t u k

on-

line)

6

.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi

penyelesaian sengketa melalui mekanisme

alternatif penyelesaian sengketa (MAPS)

termasuk arbitrase secara elektronik

arbitrase on line)

kelemahan dalam penyelesaian sengketa

melalui

sistem

litigasi

(badan

peradilan),diantaranya:

1. Litigasi memaksa para pihak berada

pada posisi ekstrim dan memerlukan

pembelaan.

2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan

dalam

suatu

perkara,

sehingga

mendorong

para

pihak

untuk

melakukan

penyelidikan

terhadap

kelamahan pihak-pihak.

3. proses litigasi memakan waktu yang

lama dan biaya yang mahal.

Melihat berbagai kelemahan di atas tampak

bahwa penyelesaian melalui peradilan atau

litigasi sangat bertentangan dengan hakikat

dari transaksi bisnis terutama transaksi

perdagangan secara elektronik sebagai

virtual

yang membutuhkan sistem yang efektif dan

efisien

7

.

Penyelesaian sengketa perdagangan di luar

pengadilan menjadi pilihan para pelaku

bisnis apabila timbul sengketa dalam

kegiatan bisnis yang mereka lakukan.

Arbitrase merupakan salah satu cara

penyelesaian sengketa alternatif di luar

pengadilan

(non

litigasi)

tersebut,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(selanjutnya disebut Undang-Undang APS).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang APS tersebut ditegaskan bahwa

arbitrase merupakan cara penyelesaian

suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak yang bersengketa. Perjanjian

arbitrase yang dimaksud adalah suatu

kesepakatan

baik

berupa

klausula

arbitrase yang tercantum dalam suatu

perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

sebelum timbul sengketa atau perjanjian

arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak

setelah timbul sengketa.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang

APS yang telah disepakati oleh para pihak

yang bersengketa dapat dilakukan secara

langsung antara para pihak (bertatap

muka) atau dapat pula dilakukan melalui

bentuk pertukaran surat dengan cara

e-

mail

lainnya, yang harus disertai suatu catatan

penerimaan oleh para pihak, yang berarti

adanya kesepakatan para pihak yang

bersengketa. Surat yang dikirimkan melalui

media internet ataupun media komunikasi

lainnya tersebut, berdasarkan Pasal 1

angka (4) Undang-Undang ITE dapat

dianggap sebagai sebuah dokumen

elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka

penyelesaian sengketa perdagangan secara

e-commerce)

melalui

arbitrase

secara

elektronik

on line).

Dengan demikian, semakin meningkatnya

permasalahan yang muncul dalam kegiatan

perdagangan baik secara langsung maupun

melalui media elektronik ini , menimbulkan

adanya kebutuhan pihak-pihak dalam

transaksi perdagangan tersebut, untuk

mendapatkan perlindungan hukum antara

lain melalui proses penyelesaian sengketa

on line

efisien, dan murah. Namun demikian, tidak

semua pelaku bisnis dalam hal ini

perdagangan

baik

secara

tradisional

maupun melalui internet mengetahui

Hetty Hasanah

——————————————————————————-

6

Ibid., hlm. 10

7

Op.Cit

.