< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 7 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

97

H a l a m a n

yang terjadi dapat diselesaikan para pihak

melalui penyelesaian sengketa secara

alternatif didasarkan pada itikad baik

dengan mengesampingkan penyelesaian

sengketa secara litigasi di pengadilan

negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6

Undang-Undang

APS.

Penyelesaian

sengketa termaksud dapat dilakukan

melalui pertemuan langsung para pihak

dalam waktu 14 (empat belas) hari dan

hasilnya dituangkan ke dalam suatu

kesepakatan tertulis. Apabila cara di atas

tidak berhasil, maka dapat diselesaikan

melalui bantuan seorang atau lebih

penasihat ahli atau mediator. Selanjutnya,

apabila dalam waktu empat belas hari

tidak mencapai sepakat, maka para pihak

dapat menghubungi sebuah lembaga

arbitrase atau lembaga penyelesaian

sengketa untuk menunjuk seorang mediator

dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus

telah mencapai kesepakatan dalam bentuk

tertulis yang harus ditandatangani pihak-

pihak, dengan itikad baik sehingga harus

didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

penandatanganan. Namun, apabila dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

pendaftaran tidak berhasil, maka para pihak

dapat mengajukan penyelesaiannya melalui

lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Arbitrase sebagaimana telah disebutkan di

atas, berlaku bagi sengketa perdata, dalam

hal ini sengketa perdagangan baik secara

e-

commerce)

dilakukan baik secara langsung di dunia

nyata ataupun secara elektronik (arbitrase

on-line)

telah berlaku Undang-Undang ITE yang di

dalamnya

mengatur

pula

mengenai

transaksi elektronik. Berdasarkan definisi

arbitrase, salah satu hal terpenting dalam

penyelesaian

sengketa

perdagangan

melalui arbitrase ini adalah adanya

perjanjian arbitrase, dalam hal ini dapat

berupa klausula arbitrase yang tercantum

dalam perjanjian tertulis sebelum timbul

sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri

yang dibuat oleh para pihak setelah timbul

sengketa,

dan

harus

merupakan

kesepakatan

dari

para

pihak

yang

bersengketa bahwa sengketa yang muncul

akan diselesaikan melalui jalur non litigasi

dalam hal ini dengan cara arbitrase. Hal

tersebut merupakan perwujudan adanya

asas kebebasan berkontrak sebagaimana

diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW,

bahwa perjanjian yang dibuat oleh para

pihak berlaku sebagai undang-undang bagi

para pembuatnya, dalam hal ini pihak-pihak

yang bersengketa.

on-line

yang digunakan dalam proses tersebut

dibuat secara elektronik. Hal ini telah diatur

dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS,

yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa melalui arbitrase yang telah

disepakati oleh para pihak yang

bersengketa

dapat

dilakukan

secara

langsung antara para pihak (bertatap

muka) atau dapat pula dilakukan melalui

bentuk pertukaran surat dengan cara

e-

mail

lainnya, yang harus disertai suatu catatan

penerimaan oleh para pihak. Ketentuan

tersebut sejalan dengan Undang-Undang ITE

yang telah mengatur beberapa hal antara

lain pada Pasal 1 angka (4) mengenai

dokumen elektronik yaitu setiap informasi

elektronik

yang

dibuat,

diteruskan,

dikirimkan, diterima atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan dan/atau didengan melalui

komputer atau sistem elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

akses, simbol atau perforasi yang telah

diolah yang memiliki arti atau dapat

dipahami

oleh

orang

yang

mampu

memahaminya. Sementara itu, informasi

elektronik adalah satu atau sekumpulan

data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

electronic data interchange

(EDI)(electronic mail)

telecopy

Hetty Hasanah