Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

260

H a l a m a n

melihat bahwa konsumen berada di mana

saja baik wilayah lokal, nasional maupun

global. Hal yang sama juga adalah pesaing

yang dapat berada di mana saja.

Selanjutnya, pemerintah daerah sebagai

company harus menetapkan standar-

standar yang sama dengan standar yang

diinginkan oleh masyarakat secara global.

(Prasetyo, 2004).

KPPOD (2002) meneliti kebijakan

daerah (Perda, SK Kepala Daerah dan

sebagainya) yang berkaitan dengan daya

tarik investasi seperti pajak,retribusi, dan

pungutan lainnya di 134 kabupaten/ kota

menunjukkan hanya sekitar 15% perda yang

cukup mendukung terhadap daya tarik

investasi. Salah satu aspek yang diteliti dari

perda-perda yang berkaitan dengan iklim

investasi adalah pelayanan perizinan

terhadap dunia usaha. Sekitar 50% dari

responden pelaku usaha mengganggap

bahwa pelayanan terhadap perizinan dunia

usaha cukup baik.

Hasil survai terhadap wilayah kajian

yang meliputi Pulau Batam dan Kota

Makassar secara umum pemerintah daerah

tersebut belum menurunkan kebijakan

daerah yang berkaitan dengan pemantauan

daya saing. Secara umum berkaitan

dengan kebijakan pemantauan daya saing

yang meliputi paket kebijakan ekonomi dan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999

tentang pelarangan praktek monopoli dan

persaingan tidak sehat, wilayah kajian

belum menurunkan kebijakan secara

eksplisit baik dalam bentuk peraturan

daerah maupun surat keputusan kepala

daerah. Peraturan daerah lebih kepada

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENUTUP

Hasil kajian memberikan gambaran

adanya penurunan jumlah perusahaan pada

perusahaan menengah besar selama

periode krisis antara tahun 1996 dan 1998.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, jumlah

perusahaan menegah besar meningkat

pada tahun 1999 dan 2000, tetapi jumlah

ini kembali menurun pada tahun 2001-02.

Hal ini tidak sejalan dengan nilai output

yang terus meningkat dari tahun 1996

sampai dengan 2002.

Potensi investasi di Indonesia bila

dibandingkan dengan negara lain relatif

rendah, tetapi pemerintah telah berusaha

dengan menetapkan kebijakan untuk

mendorong iklim usaha yang kondusif

terutama bagi usaha menengah dan besar

dengan menetapkan paket kebijakan

ekonomi dan undang-undang anti-monopoli.

Kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan

diterbitkan peraturan pemerintah yang akan

lebih mempertimbangkan tiga faktor yaitu

struktur, perilaku dan kinerja pasar. Sangat

beralasan

kiranya

Pemerintah

mengeluarkan UU No 25/ 2007 tentang

Penanaman Modal.

Beberapa implikasi kebijakan dan

rekomendasi dikemukanan dalam studi ini.

Pertama, walaupun daya saing investasi di

Indonesia masih relatif belum memadai

dibandingkan

dengan

negara-negara

tetangga, potensi untuk meningkatkan

minat investor menanamkan modalnya di

berbagai sektor sangat besar, yaitu dengan

memberikan berbagai insentif (seperti

pembebasan pajak pada awal berusaha)

dan kepastian keamanan dan hukum, serta

penyediaan infrastruktur yang handal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

untuk mendukung angkatan kerja yang

handal juga merupakan isu strategis dalam

persaingan yang sangat kompetitif untuk

menarik investasi asing ke Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi

diharapkan

dapat

mengkompensasi

terhadap terus meningkatnya tuntutan

kenaikan tingkat upah buruh, yang justeru

menjadi salah satu keuntungan kompetitif

utama di negara-negara seperti Cina dan

Vietnam. Kedua, investasi di sub-sektor

industri besar/sedang dengan menekankan

teknologi padat karya masih dibutuhkan di

masa mendatang untuk menampung

angkatan kerja yang terus bertambah, dan

sekaligus sebagai mesin pertumbuhan

ekonomi nasional.

Survai pada dua wilayah kajian

memberikan gambaran bahwa kebijakan

persaingan usaha belum secara eksplisit

diterapkan di daerah. Dua lokasi kajian

Lia Warlina