Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

264

H a l a m a n

dan prosedur pengambilan keputusan

penting, maka perusahaan mempunyai

pegangan bagaimana menentukan sasaran

corporate objectives

untuk mencapai sasaran tersebut.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-

Good Corporate Governance

dirasakan sangat kuat dalam industri

perbankan. Situasi eksternal dan internal

perbankan semakin kompleks. Risiko

kegiatan usaha perbankan kian beragam.

Keadaan tersebut semakin meningkatkan

kebutuhan akan praktik tata kelola

good corporate

governance

Pelaksanaan

ood

Corporate

Governance

membangun kepercayaan masyarakat dan

dunia internasional sebagai syarat mutlak

bagi dunia perbankan untuk berkembang

dengan baik dan sehat. Oleh karena itu

Bank for International Sattlement

sebagai lembaga yang mengkaji terus

menerus prinsip kehati-hatian yang harus

dianut

oleh

perbankan,

telah

pula

ood

Corporate Governance

perbankan secara internasional. Pedoman

serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-

lembaga internasional lainnya.

Permasalahan yang terjadi Pada sektor

Perbankan diantaranya adalah

Kebobolan kredit fiktif miliaran rupiah. Hal

ini bermula dari pengajuan kredit terkait

suatu proyek oleh sebuah CV sebesar Rp

9,4 miliar. Namun yang disetujui hanya Rp

4,8

miliar

dan

dalam

proses

pembayarannya mengalami kemacetan,

kredit macetnya sebesar Rp 3,4 miliar.

Belakangan diketahui bahwa surat perintah

kerja terkait kredit tersebut ternyata

dipalsukan. Nilai proyeknya pun sangat jauh

lebih kecil dibandingkan dengan pengajuan

kreditnya, yakni hanya Rp 92 juta. (Sumber :

www.kilasberita.com

,

Baru-baru ini Komite Pemberantasan

Korupsi menemukan kasus aliran uang

fee

Rp 148 miliar ke sejumlah pejabat. Kasus

ini mirip dengan kasus Bank Century

fee

sejumlah pejabat. (Sumber : Harian

Ekonomi Neraca, 21 Januari 2010 dan

Indonesia Monitor, 19 januari 2010).

Korupsi dilakukan mantan Direktur

Utama salah satu Bank. Terdakwa dianggap

secara sah dan menyakinkan terbukti

bersalah merugikan negara sebesar Rp 51

miliar. Salah satu perbuatannya ialah

meminta pimpinan bank anak cabang

menyetorkan dana untuk komisi dari modal

tetapi tanpa bukti administrasi berupa

penerimaan. Perbuatan ini dinilai hakim

melawan hukum formil, yakni undang-

undang dan perbuatan tercela melawan

hukum

secara

materi.

(Sumber

:

www.liputan6.com

.

Dari

beberapa

permasalahan

tersebut

menunjukan

bahwa

masih

lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan

Good Corporate Governance

(GCG)

di

lingkungan

Perbankan.

.

Permasalahan tersebut bisa menurunkan

tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh

pada harga saham dan juga pada

kepercayaan mitra

untuk

melakukan

transaksi bisnis. Karena tidak dapat

dipungkiri bahwa nama baik perusahaan

merupakan salah satu aset yang paling

berharga, terlebih lagi untuk industri

perbankan

yang

dasarnya

adalah

kepercayaan antara penyimpan dana dan

penghimpun dana.

Menurut Muchayat dalam artikelnya

“Manajemen

Risiko

dalam

Kerangka

Corporate Governance”, ada beberapa

alasan bahwa di masa datang manajemen

risiko akan semakin berkembang. Pertama,

Good Corporate Governance

Skandal akuntansi yang menimpa Enron

dan

Wordcom,

justru

terjadi

pada

manajemen puncak yang seharusnya

melakukan pengawasan agar skandal

tersebt tidak terjadi. Pasar secara reaktif

menghukum

perusahaan

yang

lalai

terhadap pengawasan dan pelaksanaan

Good Corporate Governance

Kedua,

perkembangan

teknologi.

Khususnya, teknologi informasi (TI) akan

meningkatkan peran pengukuran dan

pengelolaan risiko. Pemanfaatan TI secara

maksimal

juga

dapat

membantu

Isniar Budiarti