Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

238

H a l a m a n

(1) “Diancam dengan pidana paling lama

dua tahun delapan bulan atau denda

paling banyak enam ribu rupiah,

barangsiapa tanpa mendapat izin :

a. dengan sengaja menawarkan atau

memberi

kesempatan

untuk

permainan judi dan menjadikan

sebagai pencarian, atau dengan

sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu ;

b. dengan sengaja menawarkan atau

memberi

kesempatan

kepada

khalayak umum untuk permainan

judi atau dengan sengaja turut

serta dalam perusahaan untuk itu,

dengan tidak perduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya

sesuatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata cara ;

c. turut

main

judi

sebagai

pencaharian

(2) Kalau yang bersalah, melakukan

kejahatan

tersebut

dalam

menjalankan

pencariannya,

maka

dapat

dicabut

haknya

untuk

menjalankan pencarian itu.

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan,

dimana pada umumnya kemungkinan

mendapat untung tergantung pada

peruntunagn belaka, juga karena

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di

situ termasuk perlombaan atau permainan

lain-lainnya, yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain,

demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Melihat rumusan Pasal 303 dan Pasal 303

bis KUHP, maka tindak pidana perjudian

yang dilakukan melalui media internet tidak

dapat dikenakan sanksi berdasarkan

ketentuan tersebut, sehingga pelakunya

dapat terlepas dari jeratan hukum. Hal ini

disebabkan sulitnya menjangkau tindak

pidana perjudian dengan hanya isi Pasal

303 atau Pasal 303 bis KUHP, karena unsur

-unsurnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu,

harus dilakukan pendekatan teknologi,

pendekatan sosial budaya dan tidak

terkecuali pendekatan hukum. Pendekatan

teknologi

dimaksudkan

agar

dapat

diketahui adanya perjudian yang dilakukan

melalui internet, untuk mendapatkan

barang bukti secara elektronik untuk

dijadikan alat bukti serta untuk menemukan

siapa pelakunya sehingga jelas sanksi

hukum nanti akan dikenakan kepada siapa.

Pendekatan sosial budaya merupakan

upaya preventif yang dapat dilakukan agar

masyarakat tidak tergoda untuk melakukan

perjudian baik secara konvensional maupun

melalui internet karena itu merupakan

suatu

kejahatan.

Sementara

itu

pendekatan hukum dilakukan secara

represif setelah diketahui adanya tindak

pidana perjudian. Untuk mengatasi tindak

pidana perjudian yang dilakukan melalui

internet gambling)

terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah

membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik (Undang-Undang ITE) yang di

dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang

cyber space)

termasuk beberapa perbuatan yang dilarang

karena melanggar hukum dan mengandung

unsur pidana. Walaupun tindak pidana di

cybercrime)

secara khusus dalam suatu peraturan

perundang-undangan tertentu, namun telah

diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut

termasuk tindak pidana perjudian melalui

internet ini, antara lain diatur dalam Pasal

27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang

yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak

mendistribusikan

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau

membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau

dokumen

elektronik

yang

memiliki muatan perjudian”

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal

27

ayat

(2)

Undang-Undang

ITE,

mengandung unsur-unsur baik unsur

subjektif maupun unsur objektif. Sengaja

dan tanpa hak merupakan unsur subjektif

yang muncul karena adanya niat dan

opzettelijke)

melakukan tindak pidana dalam hal ini

perjudian

melalui

internet

internet

Hetty Hassanah