Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

239

H a l a m a n

gambling)

hak maksudnya adalah pelaku melakukan

perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang. Sementara itu unsur objektif dari

ketentuan di atas adalah mendistribusikan

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan perjudian.

Perjudian yang dimaksud di sini adalah

perbuatan yang didasari untung-untungan

yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Kegiatan mengakses berarti melakukan

interaksi dengan sistem elektronik yang

berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti

diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang-

Undang ITE. Sistem elektronik menurut

pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE adalah

serangkaian perangkat atau prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkanda/atau

menyebarkan

informasi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang

dimaksud dengan informasi elektronik

adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan,

foto,

electronic

data

interchange

(EDI)

surat

elektronik

(electronic mail)telecopy

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

akses, simbol atau perforasi yang telah

diolah yang memiliki arti atau dapat

dipahami oleh orang

yang mampu

memahaminya. Sementara itu, Pasal 1

angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan dokumen elektronik

adalah setiap informasi elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima

atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau

didengan melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki

arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

Ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal

27 ayat (2) Undang-Undang ITE ditegaskan

dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE

bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat 1,2,3 atau 4 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/

atau denda paling banyak 1 milyar”

Namun demikian, untuk membuktikan

adanya tindak pidana perjudian melalui

internet tersebut harus melalui berbagai

proses mulai dari penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, serta pembuktian, dengan

tetap memperhatikan ketentuan Hukum

Acara Pidana yang berlaku di Indonesia

dalam hal ini KUHAP, kecuali ditentukan lain

atau secara khusus dalam Undang-Undang

ITE. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) dan ayat

(6) Undang-Undang ITE, ditegaskan bahwa

penggeledahan dan/atau penyitaan sistem

elektronik

serta

penangkapan

dan

cyber crime

dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat dalam waktu satu kali dua

puluh empat jam. Ketentuan di atas

merupakan suatu hal yang sulit untuk

diwujudkan, karena tidak dimungkinkan

mendapatkan surat izin dari Ketua

Pengadilan

Negeri

setempat

untuk

melakukan hal termaksud dalam waktu

yang sangat singkat itu. Ketentuan di atas

menjadi salah satu kendala dalam

menangani kasus perjudian melalui internet

ini. Kondisi tersebut menjadi alasan yang

kuat bagi bangsa Indonesia untuk segera

membuat peraturan perundang-undangan

yang secara khusus mengatur tentang

cyber crime)

terkecuali

perjudian

melalui

internet

internet gambling)

kembali

ketentuan

mengenai

proses

penyidikan sampai persidangannya, agar

dapat dilaksanakan.

Hetty Hassanah