Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 1

63

H a l a m a n

konsep tersebut.

4

Selanjutnya

Ramlan

Surbakti

memberi rambu-rambu atau batasan

mengenai

partisipasi

politik

sebagai,

pertama,

partisipasi

politik

yang

dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku

luar individu warga negara biasa yang dapat

diamati, bukan perilaku dalam yang berupa

sikap dan orientasi. Karena sikap dan

orientasi

individu

tidak

selalu

termanifestasikan

dalam

perilakunya.

Kedua,

mempengaruhi pemerintah selaku pembuat

Ketiga,

kegiatan yang berhasil dan efektif maupun

yang gagal mempengaruhi pemerintah.

Keempat

kegiatan

mempengaruhi

pemerintah baik secara langsung-tanpa

perantara- dan mempengaruhi pemerintah

dengan menggunakan perantara-misalnya

dengan menggunakan kelompok penekan-

yang

dianggap

mampu

meyakinkan

pemerintah.

Kelima,

kegiatan

mempengaruhi pemerintah yang dilakukan

melalui prosedur yang wajar (konvensional)

dan tanpa kekerasan misalnya seperti ikut

memilih dalam pemilu, mengajukan petisi,

melakukan kontak tatap muka, menulis

surat, maupun kegiatan non konvensional

violence

demonstrasi pembangkangan, mogok dan

sebagainya.

Selanjutnya, kegiatan individu

untuk mempengaruhi pemerintah ada

yang dilakukan atas kesadaran sendiri

(otonom) juga yang dilakukan dengan de-

sakan, manipulasi dan paksaan dari pihak

lain (mobilisasi), seperti yang dicermati

oleh Huntington dan Joan Nelson dalam

risetnya di berbagai negara.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

dalam karya terkenalnya mengenai studi

No Easy Choice: Political

Participation in Developing Countries

5

mendefinisikan partisipasi politik sebagai

kegiatan warga negara yang bertindak se-

bagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan

untuk mempengaruhi pembuatan kepu-

tusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa

bersifat individual atau kolektif, terorgan-

isir atau spontan, mantap atau sporadis,

—————————

4

Memahami Ilmu Politik

Jakarta: PT. Gramedia, 1992, halaman 140-142

Konvensional

Non Konvensional

Pemberian Suara (voting)

Diskusi Politik

Kegiatan Kampanye

Membentuk dan bergabung dalam

kelompok kepentingan

Komunikasi individual dengan pejabat

politik dan administratif

Pengajuan Petisi

Berdemonstrasi

Konfrontasi

Mogok

Tindak kekerasan politik terhadap

harta-benda (perusakan, pengeboman,

pembakaran)

Tindakan kekerasan politik terhadap

manusia (penculikan, pembunuhan)

Perang gerilya dan revolusi

Tabel. 1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Sumber: Almond, 2000

————————-

5

Terjemahan Indonesianya menjadi Partisipasi Politik

di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta,

cetakan kedua 1994.