Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

173

H a l a m a n

KESIMPULAN

Identifikasi Aspek Penunjang Pelaksanaan

K3

a. Identifikasi Kebijakan Pendukung

Pelaksanaan Perda K3

Kebijakan pendukung yang memiliki

substansi hukum yang sebenarnya

d i i m p l e m e n t a s i k a n

d a p a t

menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan

ketertiban,

kebersihan dan keindahan. Namun

pada kenyataan kebijakan pendukung

yang ada juga tidak diimplementasikan

secara benar sehingga aturan yang

ada berbeda dengan kenyataan

dilapangan. Seperti penataan reklame

yang sudah ditetapka kawasan bebas

reklame di jalan Ir. H Djuanda tetapi

masih terlihat reklame dijalan Djuanda.

Masalah PKL juga belum diatur secara

khusus sehingga masih ada PKL yang

berjualan sembarangan.

b. Identifikasi Aspek Masyarakat dalam

pelaksanaan Perda K3

Persepsi responden yang lebih

dominan adalah persepsi positif. Dari

tingkat persepsi yang ada terlihat

semuanya berada dari tingkat sedang

dan tinggi, tidak ada tingkatan yang

rendah. Hasil ini terlihat bahwa

pengetahuan responden tergolong

sedang yaitu sebesar 61%. Persetujuan

tergolong sedang yaitu sebesar 66%

dan kesiapan untuk menaati tergolong

tinggi yaitu sebesar 82%.

Berdasarkan hasil tersebut maka

disimpulkan bahwa hasil penelitian

mengenai persepsi responden

menunjukkan persepsi yang baik

d a l a m

r a n g k a

m e n y a m b u t

penyelenggaraan Perda K3. Namun

terdapat catatan yang harus diingat

bahwa dalam proses sosialisasi terlihat

bahwa tingkat pengetahuan yang

masih sedang maka pemerintah belum

m a k s i m a l

d a l a m

m e l a k u k a n

sosialisasi.

Perilaku responden yang lebih dominan

adalah perilaku negatif. Tingkat

pelanggaraan yang dilakukan cukup

variatif yaitu mulai dari tinggi, sedang

dan rendah. Terlihat bahwa perilaku

pelanggaraan yang tinggi adalah

p e r i l a k u

m e n y e b e r a n g

j a l a n

sembarangan yaitu 97% dan disusul

oleh perilaku yang tergolong kategori

sedang adalah perilaku buang sampah

sembarangan, masing-masing 61%

dan 52%. Sedangkan perilaku dalam

kategori rendah adalah perilaku

menyebarkan selebaran dan mencoret

sembaranga, masing-masing 19% dan

9%.

c. Identifikasi aspek kelembagaan dalam

pelaksanaan Perda K3.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bandung merupakan instansi yang

bertanggung jawab dalam penegakkan

Perda ketertiban, kebersihan dan

keindahan dan dibantu oleh perangkat

pemerintah

lainnya

termasuk

pemerintah kecamatan, selain itu

instansi

lain

yang

langsung

bertanggung jawab atas permasalah

ketertiban, kebersihan dan keindahan

diantaranya:

 Dinas sosial Kota Bandung

m e r u p a k a n

i n s t a n s i

y a n g

b ert anggung

jawab

d alam

penanganan masalah tunas sosial

di Kota Bandung namun dalam SK

tentang tim sosialisasi dan

pemantauan tidak dicantumkan.

Dalam usahanya untuk menanggani

permasalahan

gelandangan,

pengemis dan pengamen, dinas

sosial masih memiliki keterbatasan,

dalam hal ini belum memiliki panti

sosial khusus bagi tuna sosial di

Kota Bandung. Hal ini akan

berpengaruh negatif dalam

penyelenggaraan ketertiban di Kota

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo