Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

174

H a l a m a n

Bandung karena pertumbuhan tuna

sosial yang semaking pesat setiap

tahun

yang mengakibatkan

tumbuhnya tuna sosial di jalan Kota

Bandung.

 Perusahan daerah keberhasilan

Kota Bandung merupakan instansi

yang bertanggung jawaab dalam

penanganan masalah sampah.

Upaya yang dilakukan untuk

mendukung penyelenggaraan

keberhasilan seperti menggerakan

staff penyapu di tujuh titik dan di

luar tujuh titik. Namun dalam

pelaksanaan belum ada jadwal

yang jelas mengenai penyapuan

yang dilakukan.

 Dinas pertamaan dan pemakan

m erupak an

ins t ans i

yang

bertanggung

jawab dalam

penataan reklame.

Namun

berdasarkan ketentuan yang ada

tentang penetapan titik reklame

maka terlihat banyak pelanggaran

yang dilakukan oleh pemerintah

s e p e r t i

m e m b e r i k a n

i j i n

penempatan rekalme dikawasan

bebas reklame diantarannya jalan

Ir. H. Djuanda (kawasan Dago).

d. Identifikasi aspek infrastruktur dalam

pelaksanaan Perda K3

Fasilitas

persampahan

untuk

m e n d u k u n g

p e n y e l e n g g a r a a n

kebersihan terlihat belum proposional

dengan panjang jalan, karena tidak

sesuai dengan jumlah ideal yang ada

yaitu jarak 50 m harus disediakan 1

tempat sampah. Jika dibandingkan

dengan panjang jalan maka asumsinya

diperlakukan 113 tempat yang harus

disediakan disepanjang jalan Ir. H

Djuanda. Selain itu tempat sampah

yang tersedia terdapat satu tempat

untuk dua jenis sampah padahal

sampah organik dan anorganik perlu

d i p i s a h k a n

s e j a k

d a l a m

pembuangannya sehingga mudah

dalam pengelolaannya.

Sedangkan elemen pembentuk

estetika di jalan Ir. H Djuanda terlihat

cukup memadai sehingga dapat

dimanfaatkan dan dipelihara berdasarkan

kebijakan K3 secara maksimal untuk

menciptakan keindahan Kota. Karena

jalan Ir. H. Djuanda merupakan kawasan

p e m b e r i

s u m b a n g a n

t e r h a d a p

terciptannya identitas Kota Bandung

sebagai Kota kembang.

Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari

perspektif kebijakan

a. Evaluasi pelaksanaan ketentuan

ketertiban

Terlihat di jalan Ir. H Djuanda masih

terdapat kegiatan PKL yang

beraktivitas di atas trotoar atau badan

jalan. Dari perspektif kebijakan, kondisi

ini di akibatkan oleh aturan tentang

pedagang kaki lima (PKL) hanya

melarang tetapi tidak menunjuk

tempat atau lokasi yang layak bagi

pada pedagang yang ditertibkan untuk

berjualan sehingga tidak kembali lagi

beraktivitas di trotoar atau jalan.

Sedangkan kebijakan pendukung PKL,

belum ada sinkronisasi antara Perda

K3 dengan kebijakan pendukung yang

dapat menyelesaikan permasalahan

dasar karena memiliki aturan yang

lebih detail dalam melakukan

penataan. Tetapi upaya-upaya yang

dilakukan oleh pemerintah melalui

pemerintah melalui

kebijakan

pendukung terlihat belum ada

kebijakan khusus tentang penataan

PKL sehingga kondisi ini membuat

pelaksanaan Perda K3 tidak akan

efektif.

Aturan gelandangan, pengemis dan

pengamen yang akan dilakukan

pembinaan belum mencantumkan

berapa lama para gelandangan dan

pengemis

tersebut dilakukan

pembinaan di Panti Sosial. Lama

pembinaan

gelandangan

dan

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo