Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

174

H a l a m a n

group militan lainnya yang menjadikan

Islam sebagai elemen penting untuk

identitasnya. Seperti yang terdapat di

bagian selatan Thailand, Moro National

Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic

Liberation Front (MILF) di Philipina, dan

Free Aceh Movement (Gerakan Aceh

Merdeka) di Indonesia.

Tujuan dari kelompok-kelompok ini di satu

sisi ada persamaan yaitu dalam menetang

pemerintah, dan ada yang meminta hak/

otonomi khusus, atau bahkan ingin

memisahkan diri dari negara dan

membentuk negara lain atau negara

Islam. Tetapi ada juga group atau

kelompok-kelompok yang memiliki tujuan

lain namun cukup mendapatkan perhatian

dari AS, yaitu kelompok-kelompok yang

kerap melakukan aksi atau demonstrasi

anti-Amerika. Di Indonesia ada yang

disebut Islamic Defenders Front (Front

Pembela Islam/FPI), yang berdiri sejak

1998 dan selalu aktif dalam menyuarakan

anti-Amerika. Dan gerakan-gerakan ini

semakin meningkat di negara-negara Asia

Tenggara pasca peledakan WTC dan

pasca penyerangan AS ke Afghanistan.

Namun demikian para kelompok tersebut

sangat mampu memanfaatkan kelemahan

-kelemahan pemerintah lokal, semakin

tipisnya batas negara (borderless) akibat

globalisasi, dan minimnya kerjasama

internasional di kawasan ini. Semua faktor

diatas mempermudah perpindahan baik

orang maupun uang untuk bergerak dari

satu tempat ke tempat yang lain di dunia

ini dengan sangat mudah.

Asia Tenggara juga dikenal sangat longgar

dalam pengamanan keamanan terutama

keimigrasian. Malaysia misalnya, tidak

membutuhkan penggunaan visa bagi

penduduk dari negara muslim lainnya.

Sedangkan Filipina sangat dikenal dengan

kelalaiannya dalam melakukan kontrol

keimigrasiannya. Sedangkan Indonesia

dan Thailand merupakan negara dengan

jumlah orang asing yang keluar masuk

dengan mudah.

Persoalan lain yang menjadikan Asia

T e n g g a r a

s a n g a t

r a w a n

b a g i

perkembangan terorisme dalam perspektif

AS adalah persoalan kurangnya law

enforcement. Pada Febuari 2002, the

international Action task Force on Money

Laundering, menyatakan bahwa Indonesia

dan Philipina merupakan negara di

kawasan Asia Tenggara yang dianggap

tidak kooperatif dalam memerangi

Money Laundering

Diketahui bahwa Thailand baru membuat

hukum/kebijakan anti-money Laundreing

pada tahun 1999. Sedangkan philipina

baru saja mulai pada 2001. Akan tetapi

Indonesia tercatat belum sama sekali

mengambil tindakan bagi kejahatan

tersebut, bahkan Indonesia belum memilki

legalitas hukum yang pasti untuk

menangani kasus tersebut meskipun

Asian

Development Bank

Selain tingkat kejahatan money laundering

dan illegal transfer yang tinggi, kejahatan

lain yang jumlahnya juga sampai pada

tingkat yang rawan adalah acts of piracy

(pembajakan laut). Kasus pembajakan di

Asia Tenggara meningkat tajam setelah

Perang Dingin berakhir. Meskipun angka

kasus pembajakan di Asia Tenggara

mengalami penurunan pada 2001, tetapi

jumlah kasusnya tetap lebih tinggi

dibandingkan tahun 1999. Lebih dari 335

serangan pembajakan terjadi sepanjang

2001 di Asia, dan data dari International

Maritime Bureau (IMB) menunjukkan

bahwa 91 dari kasus pembajakan

tersebut terjadi di laut atau peraiaran

Indonesia.

Dari seluruh persoalan yang bermunculan

baik sebelum serangan 11 September

t e r j a d i ,

m a u p u n

s e t e l a h n y a ,

bagaimanapun telah menarik perhatian AS

terhadap kawasan Asia tenggara. Secara

Dewi Tri Wahyuni