Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 1 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.10, No. 2
247
H a l a m a n
, CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
LILIS PUSPITAWATI, SE.,M.Si.,Ak
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM
e
nepotisme yang cukup mengakar dinegara ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi
dan moneter pada tahun 1998, Salah satu imbasnya terlihat pada sistem tata
kelola perusahaan yang buruk, fondasi ekonomi yang buruk, mengakibatkan kinerja
pemerintahan dan perusahaan di Indonesia menjadi tidak sehat dan mengalami
kerugian. Kenyataan ini muncul dari beberapa permasalahan yang masih membelit
Indonesia pada saat ini, contohnya adalah masalah kondisi utang luar negeri
Indonesia yang masih membengkak, dan kondisi ekonomi dan moneter yang belum
stabil mengindikasikan pelaksanaan praktik GCG di Indonesia masih belum optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada
sektor usaha swasta tetapi terjadi pula pada sektor usaha milik pemerintah atau
BUMN. BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian
nasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) memegang peranan yang cukup penting. Dilihat dari sejarah perkembangan
BUMN telah memberikan kontribusi yang besar dalam menopang keuangan negara
maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, BUMN
sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional
dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya.
Upaya yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan,
Perusahaan BUMN harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa
diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut
Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang Penerapan GCG
pada BUMN, prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: Transparansi,
Pengungkapan, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran
fairness).
adanya praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan befungsinya Satuan
Pengawasan Internal diharapkan dapat menunjang terlaksananya Praktik Good
Corporate Governance (GCG) yang memadai pada perusahaan-perusahaan BUMN di
Indonesia.
,
Internal (SPI), GCG dan BUMN
PENDAHULUAN
Krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara
dan Amerika Latin yang diyakini muncul
karena kegagalan penerapan tata kelola
good Corporate
Governance/GCG
yang payah, standar akuntansi dan audit
yang tidak konsisten, praktik perbankan
Board of
Director (BOD
terhadap
hak-hak
pemegang
saham
minoritas
(
Dalam
economy recovery
International Monetery Fund
(IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi
bidang
EKONOMI