Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

257

H a l a m a n

komunitas masyarakat oleh perusahaan-

perusahaan BUMN. Untuk BUMN Program

CSR dikenal dengan nama Program

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau

Community development

Secara definitif kebijakan mengenai

pengembangan komunitas ini dituangan

dalam Keputusan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara No. Kep-236/

MBU/2003 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang

sebelumnya dituangkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

316/KMK 016/1994 tentang Program

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh

BUMN. Dalam kebijakan ini BUMN

diwajibkan untuk turut serta dalam

meningkatkan kesejahteraan masyrarakat

dan

lingkungan

sekitarnya

melalui

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/

PKBL.

http;//pkbl.bumn.go.id/index/

profil/id/1)

Rahmat

Adiyat

(2009)

dalam

penelitiannya mengemukakan, Program

Kemitraan Dengan Usaha Kecil yang

selanjutnya disebut Program Kemitraan

menurut Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 butir 6

adalah

adalah

program

untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba

BUMN. Sedangkan pengertian Program

Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut

Program BL menurut Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

Pasal 1 butir 7 adalah program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat

oleh BUMN melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN. Program PKBL

merupakan salah satu penilaian tingkat

kesehatan BUMN, dimana pada sisi ini

menunjukan adanya sebuah pesan

komitmen

yang

ingin

disampaikan

pemerintah kepada masyarakat luas

bahwa institusi BUMN sebagai korporasi

yang mengemban beberapa amanat dan

peran sebagai pelopor yang memiliki

kepedulian

untuk

berbagi

kepada

masyarakat sekitar.

Menteri Negara BUMN seperti yang dikutip

http;//pkbl.bumn.go.id/index/profil/

id/1

dana 40% yang disisihkan setiap BUMN

untuk kepentingan program kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) selama ini

dinilai tidak jelas dan dipastikan macet di

tingkat institusional. Dugaan ini diperkuat

dengan tidak adanya laporan yang masuk

satu pun dari setiap BUMN sampai akhir

Desember 2004. Kondisi ini berlanjut

sampai dengan tahun 2009, menurut

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang

online

Kamis 19 Februari 2009 menyatakan

bahwa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

perlu memperbaiki mekanisme dan sistem

alokasi dana dari program tanggung jawab

corporate social responsibility/

CSR

program kemitraan dan bina lingkungan

(PKBL),

karena

hingga

saat

ini

pemanfaatan dan penyerapan dana CSR

BUMN yang saat ini totalnya mencapai Rp

Bentuk bantuan dari PKBL yang dilakukan

BUMN antara lain ditujukan bagi korban

bencana alam, pendidikan dan pelatihan,

peningkatan kesehatan, pengembangan

sarana dan prasarana umum, serta

sarana ibadah. Bentuk-bentuk kegiatan ini

dianggap menunjukan tanggung jawab

sosial perusahaan. Sayangnya melihat

kondisi-kondisi yang sudah dikemukakan

comunity development

masih dalam tahap sukarela dan dalam

prakteknya rawan dari penyimpangan.

http;//pkbl.bumn.go.id/index/profil/

id/1),

mekanisme dan sistem alokasi dana

PKBL tersebut seperti yang disarankan

Mas Ahmad Daniri (2005) mengemukakan

selain

berkaitan

dengan

praktik

Lilis Puspitawati