Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

249

H a l a m a n

Penerapan dari tujuan tersebut perlu

didukung oleh tiga pilar utama yang saling

berkesinambungan yaitu negara dan

perangkatnya sebagai regulator, dunia

usaha sebagai pelaksana pasar, dan

masyarakat sebagai pengguna produk dan

jasa

dunia

usaha.

Negara

dan

perangkatnya sebagai regulator berperan

dalam menciptakan peraturan perundang-

undangan yang menunjang iklim usaha

yang sehat, efisien dan transparan dan

melaksanakan

peraturan

perudang-

undangan dan penegakan hukum secara

konsisten; dunia usaha sebagai pelaksana

pasar menerapkan GCG sebagai pedoman

dasar untuk pelaksanaan usaha; dan

masyarakat sebagai pengguna produk dan

jasa dunia usaha berperan dalam

menunjukan kepedulian dan melakukan

kontrol sosial secara objektif dan

bertanggungjawab. (Dyah Permata Budi

e

meningkatkan budaya korupsi, kolusi dan

nepotisme yang cukup mengakar dinegara

ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi

dan moneter pada tahun 1998, Salah

satu imbasnya terlihat pada sistem tata

kelola perusahaan yang buruk, fondasi

ekonomi yang buruk, mengakibatkan

kinerja pemerintahan dan perusahaan di

Indonesia menjadi tidak sehat dan

mengalami kerugian. Kenyataan ini

muncul dari beberapa permasalahan yang

masih membelit Indonesia pada saat ini,

(http:www.csrreview-online.com/

lihatartikel.php?id=23

masalah kondisi utang luar negeri

Indonesia yang masih membengkak, dan

kondisi ekonomi dan moneter yang belum

stabil

mengindikasikan

pelaksanaan

praktik GCG di Indonesia masih belum

optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan praktik

GCG di Indonesia menyebabkan

perekonomian

Indonesia

menjadi

terpuruk. Kondisi tersebut diperjelas

dengan munculnya pernyataan dari Koalisi

Anti Utang (KAU) melalui ketua Program

Officer

Sekretariat

Nasional,

Yuyun

Harmono yang dikutip dari Harian Umum

Media Indonesia tanggal 16 Juni 2009

bahwa kondisi Utang Jangka Panjang

Long Term Debt

peringkat keempat terbesar di negara

berkembang dunia, Koalisi Anti Utang

(KAU) merupakan LSM yang menyoroti

kebijakan ekonomi pemerintah, adapun

data mengenai negara berkembang

pengutang terbesar dijelaskan pada tabel

1 berikut ini:

(sumber: Media Indonesia, Selasa 16 Juni

2009).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada

tabel 1.1 tersebut mengindikasikan bahwa

Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari

keterpurukan yang diakibatkan oleh krisis

ekonomi yang melanda semenjak tahun

1997, Indonesia selama ini dipaksa terus

membayar utang-utang warisan orde baru

dan melaksanakan kebijakan liberalisasi

ekonomi menurut kehendak kreditur.

Strategi tambal sulam dalam pengelolaan

utang yang ditempuh pemerintah maupun

pelaku usaha justru menimbulkan risiko

yang sangat besar pada masa yang akan

datang.

Yuyun Harmono (2009) dalam artikelnya

mengemukakan

untuk

bangkit

dari

Lilis Puspitawati

No

Negara

Jumlah Hutang

Jangka Panjang

1

Meksiko

96

2

Brasil

85

3

Turki

78

4

Indonesia

67

5

Argentina

65

Tabel 1. Negara Berkembang Pengutang

Terbesar (US$miliar, 2007)