Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 3 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.10, No. 2
249
H a l a m a n
Penerapan dari tujuan tersebut perlu
didukung oleh tiga pilar utama yang saling
berkesinambungan yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaksana pasar, dan
masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa
dunia
usaha.
Negara
dan
perangkatnya sebagai regulator berperan
dalam menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim usaha
yang sehat, efisien dan transparan dan
melaksanakan
peraturan
perudang-
undangan dan penegakan hukum secara
konsisten; dunia usaha sebagai pelaksana
pasar menerapkan GCG sebagai pedoman
dasar untuk pelaksanaan usaha; dan
masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa dunia usaha berperan dalam
menunjukan kepedulian dan melakukan
kontrol sosial secara objektif dan
bertanggungjawab. (Dyah Permata Budi
e
meningkatkan budaya korupsi, kolusi dan
nepotisme yang cukup mengakar dinegara
ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi
dan moneter pada tahun 1998, Salah
satu imbasnya terlihat pada sistem tata
kelola perusahaan yang buruk, fondasi
ekonomi yang buruk, mengakibatkan
kinerja pemerintahan dan perusahaan di
Indonesia menjadi tidak sehat dan
mengalami kerugian. Kenyataan ini
muncul dari beberapa permasalahan yang
masih membelit Indonesia pada saat ini,
(http:www.csrreview-online.com/
lihatartikel.php?id=23
masalah kondisi utang luar negeri
Indonesia yang masih membengkak, dan
kondisi ekonomi dan moneter yang belum
stabil
mengindikasikan
pelaksanaan
praktik GCG di Indonesia masih belum
optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan praktik
GCG di Indonesia menyebabkan
perekonomian
Indonesia
menjadi
terpuruk. Kondisi tersebut diperjelas
dengan munculnya pernyataan dari Koalisi
Anti Utang (KAU) melalui ketua Program
Officer
Sekretariat
Nasional,
Yuyun
Harmono yang dikutip dari Harian Umum
Media Indonesia tanggal 16 Juni 2009
bahwa kondisi Utang Jangka Panjang
Long Term Debt
peringkat keempat terbesar di negara
berkembang dunia, Koalisi Anti Utang
(KAU) merupakan LSM yang menyoroti
kebijakan ekonomi pemerintah, adapun
data mengenai negara berkembang
pengutang terbesar dijelaskan pada tabel
1 berikut ini:
(sumber: Media Indonesia, Selasa 16 Juni
2009).
Berdasarkan data yang ditampilkan pada
tabel 1.1 tersebut mengindikasikan bahwa
Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari
keterpurukan yang diakibatkan oleh krisis
ekonomi yang melanda semenjak tahun
1997, Indonesia selama ini dipaksa terus
membayar utang-utang warisan orde baru
dan melaksanakan kebijakan liberalisasi
ekonomi menurut kehendak kreditur.
Strategi tambal sulam dalam pengelolaan
utang yang ditempuh pemerintah maupun
pelaku usaha justru menimbulkan risiko
yang sangat besar pada masa yang akan
datang.
Yuyun Harmono (2009) dalam artikelnya
mengemukakan
untuk
bangkit
dari
Lilis Puspitawati
No
Negara
Jumlah Hutang
Jangka Panjang
1
Meksiko
96
2
Brasil
85
3
Turki
78
4
Indonesia
67
5
Argentina
65
Tabel 1. Negara Berkembang Pengutang
Terbesar (US$miliar, 2007)