Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 4 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.10, No. 2
250
H a l a m a n
keterpurukan bukanlah hal yang mudah,
butuh dukungan dan partisipasi dari
semua pihak untuk mengatasi hal ini baik
dari pemerintah, perusahaan pemerintah
maupun swasta dan seluruh masyarakat
Indonesia, seluruh elemen masyarakat
harus turut serta membangun tata kelola
pemerintah dan perusahaan yang baik.
Booz-Allen dan Hamilton
tahun 1998 menunjukkan gambaran yang
serupa mengenai pelaksanan transparansi
di Indonesia yang hasilnya adalah indeks
corporate governance
Indonesia adalah yang paling rendah di
Asia Timur dengan skor (2,88) jauh
dibandingkan dengan Malaysia (7,72),
Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan
Jepang (9,17). Dari berbagai kajian yang
telah
digambarkan
diatas
mengindikasikan
masih
rendahnya
pelaksanaan transparansi di Indonesia
sehingga berimbas pada tidak optimalnya
pelaksanaan praktik GCG di Indonesia.
Belum optimalnya pelaksanaan praktik
GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada
sektor usaha swasta tetapi terjadi pula
pada sektor usaha milik pemerintah atau
BUMN. BUMN sampai saat ini masih
merupakan
pelaku
utama
dalam
perekonomian nasional. Dalam sistem
perekonomian Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) memegang peranan
yang cukup penting. Dilihat dari sejarah
perkembangan BUMN telah memberikan
kontribusi yang besar dalam menopang
keuangan negara maupun dalam melayani
peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia, BUMN sampai saat ini masih
merupakan
pelaku
utama
dalam
perekonomian
nasional
dengan
keanekaragaman sektor usaha yang
dimilikinya
(http:www.csrreview-
online.com/lihatartikel.php?id=23
Sampai akhir tahun 1997, diantara 160
BUMN yang berada dibawah pengawasan
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan
BUMN mengindikasikan terdapat 74
perusahaan atau 42,6% termasuk dalam
kategori baik dan baik sekali, sementara
sisanya 53,8% berada pada kondisi
kurang baik dan tidak baik, dengan
kondisi rata-rata tidak efisien yang
menunjukan selama ini pengelolaan
BUMN masih kurang optimal, memang
kondisi ini dapat dipahami karena pada
tahun
tersebut
Indonesia
sedang
mengalami krisis ekonomi dan moneter
yang
hebat.
(http:www.csrreview-
online.com/lihatartikel.php?id=23
Kementrian Badan Usaha Milik Negara
(http:www.csrreview-
online.com/lihatartikel.php?id=23
berdasarkan laporan keuangan yang
dilaporkan perusahaan BUMN yang
terdaftar sampai dengan 31 Maret 2004
mengungkapkan
adanya
kondisi
keuangan
BUMN
yang
mengalami
kerugian. Laporan Keuangan tersebut
mengindikasikan dari 165 BUMN yang
terdaftar per 31 Maret 2004 sebanyak 32
BUMN mengalami kerugian, 6 BUMN
Lilis Puspitawati
Kontribusi Pendapatan
(milyar Rp)
Prosentase Kontribusi
pendapatan
Jumlah
Prosentase
166.485
80 %
25 BUMN
17 %
31.147
27 %
39 BUMN
26.8 %
9.758
5 %
81 BUMN
56 %
Total = 207.309
145 BUMN
100 %
Tabel 2. Kontribusi Pendapatan BUMN bagi Negara
(http:www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23