Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 1 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

15

H a l a m a n

PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH

DITINJAU DARI ASPEK PERIMBANGAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Dr. SURTIKANTI, SE., M.Si., Ak

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi

Universitas Komputer Indonesia

Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat

dan Daerah serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul selama

pelaksanaan otonomi daerah. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah,

pokok-pokok perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, isu-

isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk

mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi

penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah..

Kata kunci:

No 33 Tahun 2004

PENDAHULUAN

Awal tahun 80-an, pemikiran tentang

perlunya undang-undang yang mengatur

tentang hubungan keuangan Pusat dan

daerah (HKPD) sudah ada. Namun

demikian, sebagaimana kita ketahui ber-

sama, UU 25/1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) baru

bisa lahir bersamaan dengan adanya tun-

tutan reformasi di berbagai bidang, atau

setelah berakhirnya Orde Baru. Pemikiran

terhadap perlunya undang-undang yang

mengatur HKPD timbul atas pengalaman

selama ini khususnya berkaitan dengan

siklus pengelolaan dana yang berasal dari

Pusat kepada Daerah, terakhir berupa Sub-

sidi (untuk belanja rutin daerah) dan Ban-

tuan berupa Inpres (untuk belanja pemban-

gunan daerah) sering kurang jelas. Paling

tidak, permasalahan yang sering timbul

adalah:

• Aspek perencanaan, dominannya per-

anan Pusat dalam menetapkan pri-

(top down)

stake-

holders

• Aspek pelaksanaan, harus tunduk

kepada berbagai arahan berupa petun-

juk pelaksanaan maupun petujuk tek-

nis dari Pusat;

• Aspek pengawasan, banyaknya institusi

pengawasan fungsional, seperti BPKP,

Itjen Departemen, Irjenbang, Inspek-

torat Daerah, yang satu sama lain da-

pat saling tumpang tindih (Kamaludin,

2007).

Beberapa kelemahan tersebut di atas men-

jadi bahan untuk pokok-pokok pemikiran

tentang pembaharuan di bidang HKPD.

Oleh karena itu, lahirnya UU-PKPD tidak

bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk

mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

efisiensi penggunaan keuangan negara,

good governance

seperti: partisipasi, transparansi, dan akunt-

abilitas.

Pokok-pokok Penyelenggaraan Otonomi

Daerah

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta pengaturan hubungan ke-

bidang

EKONOMI