Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20
Page 1 of 20Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.11 No. 1
57
H a l a m a n
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 27 TAHUN 2003 SERI C TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
(
Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi )
NIA KARNIAWATI dan YUNI DWI INDRIYANI
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia
Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan
tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat
izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usa-
hanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan
untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi
faktor penghambat pembuatan SIUP oleh kerena itu Pemerintah Kota Cimahi
menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah penggratisan adalah ketidakta-
huan masyarakat akan kebijakan pemerintah tersebut.
Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Edward III. Menurutnya terda-
pat indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi
.
Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi,
telah
p
UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, SIUP, UMKM
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kewenagan yang diberikan kepada
daerah untuk menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh daerahnya adalah salah
satu bentuk demokrasi di Indonesia. Kebi-
jakanan pemerintah daerah untuk mem-
bangun daerahnya sesuai dengan sumber
daya yang dimiliki dapat menciptakan la-
pangan kerja bagi masyrakat sekitar. Kebi-
jakan pemerintah yang berbasis pelayanan
pada masyarakat merupakan salah satu
program wajib disetiap daerah agar tercip-
tanya hubungan timbal balik yang sejalan
antara pemerintah dengan pemerintah.
Terbentuknya undang-undang pelayanan
kepada masyarakat menjelaskan bagai-
mana proses pelayanan dilakukan tanpa
harus memandang bulu dan dilakukan den-
gan efektif dan efesien. Undang-undang
tentang pelayanan publik dapat dijadikan
landasan utama tentang pembuatan kebija-
kan yang lainnya yang sesuai dengan un-
dang-undang dan kebutuhan dearah terse-
but. Di daerah hal tersebut diatur dalam
peraturan daerah (perda).
Kota Cimahi sebagai daerah yang
bidang
HUMANIORA