Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

66

H a l a m a n

komunikasi, namun pada kenyataannya

pelaku UMKM yang sedang mengurus perizi-

nan SIUP sebelumnya harus sudah dibekali

pengetahuan tentang SIUP oleh KPPT Kota

Cimahi dan tetap pemohon harus datang

langsung kekantor. Sebelum pemohon men-

gajukan persyaratan perizinan, aparatur

Diskopindagtan yang menanungi pelaku-

pelaku UMKM ini memberikan masukan

untuk mengurus perizinan SIUP agar dapat

menciptakan lapangan pekerjaan yang baru

dan meningkatkan produksi. Untuk mening-

katkan produksi inilah pelaku UMKM mem-

butuhkan SIUP, oleh karena itu Diskopin-

dagtan menyarankan untuk membuat SIUP

agar mendapat bantuan dari Bank yang ter-

kait. Dana pinjaman inilah yang digunakan

untuk meningkatkan jumlah produksi pe-

laku UMKM.

Proses komunikasi yang masih

datang langsung dianggap masih efektif

oleh pelaku UMKM khususnya untuk pelaku

Usaha Mikro yang kurang paham tentang

internet

lebih mengerti apa saja yang aparatur KPPT

bagian informasi jelaskan untuk membuat

perizinan SIUP dan pemohon dapat

menanyakan secara langsung kepada

aparatur

ketidakmengertian

pemohon

menangani perizinan SIUP. Konsistensi

pengenalan

perizinan

SIUP

kepada

masyarakat yang sedang menjalankan

usaha dagang juga mendapatkan bantuan

dari Diskopindagtan selaku pembina pelaku

UMKM. Kerjasama antar lembaga bisa

menimbulkan

rasa

nyaman

kepada

masyarakat sehingga pelaku UMKM merasa

dipedulikan oleh pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan pembahasan diatas

Communication

Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) dikatakan kurang

efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari masih

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

KPPT Kota Cimahi selaku pelaksana kebija-

kan Perda SIUP kepada Pelaku UMKMhal ini

dapat dilihat dari alur pengetahuan tentang

SIUP yang didapat oleh Pelaku UMKM hanya

melalui proses tanya jawab yang dilakukan

secara langsung di kantor KPPT tanpa

adanya proses sosialisasi terlebih dahulu

kepada Pelaku UMKM. Kejelasan website

selaku sarana proses komunikasi dirasa

web-

site

hanya

menginformasikan

per-

syaratannya saja tidak untuk informasi men-

detail mengenai Perda SIUP yang mengatur

tentang perizinan perdagangan Pelaku

UMKM di Kota Cimahi.

SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota

Cimahi.

Sumberdaya kebijakan merupakan

kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh

setiap organisasi melalui perwujudan dan

interaksi yang sinergis, sistematis dan teren-

cana atas dasar kemitraan. Pengembangan

sumberdaya kebijakan di KPPT Kota Cimahi

diarahkan kepada pembentukan birokrasi

yang bermartabat, birokrasi pemerintahan

yang bersih, makmur, taat dan bersahabat.

Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu

memenuhi kebutuhan dasar dan berkeingi-

nan untuk mencapai kehidupan dan pen-

ghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti

birokrasi memahami dan mentaati serta

menjalankan norma-norma agama dan bu-

daya serta peraturan-peraturan yang men-

jadi landasan dalam penyelenggaraan pe-

merintahan, Bersahabat dalam arti mampu

bersosialisasi, memberikan teladan dan

menjadi panutan masyarakat serta ramah

dan bersahabat dalam memberikan pelaya-

nan kepada masyarakat.

Sumberdaya wewenang didapat un-

tuk mengatur kebijakan yang sudah ada

agar tidak disalah gunkan oleh pelaku

UMKM. Sumberdaya pelaksanaan kebijakan

perda SIUP dalam perkembangan UMKM

dilihat dari : pertama Staff. Staff sebagai

aparatur sebagai aset dan unsur utama

dalam organisasi memegang peranan yang

sangat menentukan dalam pencapaian tu-

juan organisasi. Semua unsur sumber daya

organisasi tidak dapat berfungsi tanpa

ditangani oleh aparatur yang merupakan

penggerak utama jalannya organisasi.

Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani