Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

67

H a l a m a n

dan dapat diterima sesuai rencana kerja

yang ditetapkan atau dengan kata lain

mempunyai efektivitas dan kinerja yang

tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi

dari aparatur sulit bagi suatu organisasi

dalam proses penca-paian tujuannya. Agar

aparatur

pemerintah

daerah

mampu

menunjukkan kinerja optimal sekaligus

menepis kesan negatif tentang aparatur

pemerintah selama ini, maka kemampuan

aparatur perlu senantiasa ditingkatkan

terutama

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan.

KPPT mempunyai jumlah aparatur

sebanyak 33 yang sesuai dengan tugas dan

fungsinya dan menurut kewenangannya.

Jumlah apartur KPPT Kota Cimahi yang

khusus berada dibidang SIUP hanya berjum-

lah 3 (tiga) aparatur yang mempunyai peran

sebagai penerima berkas dari pelaku UMKM

yang mengajukan perizinan SIUP saat

berada diloket 2 dan 2 (dua) orang sebagai

pengingput data dari loket 2 yang selanjut-

nya diproses lebih lanjut hingga sampai

kepada kepala kantor KPPT kota Cimahi.

Sejalan dengan hasil wawancara

Kepala Seksi Pelayanan, jumlah aparatur

KPPT Kota Cimahi yang ada saat ini dapat

untuk melayani pelaku UMKM dan pemohon

perizinan yang lainnya, namun aparatur

yang menangi bagian tentang perizinan

SIUP mengalami kendala saat harus men-

sosialisasikan Perda SIUP. Aparatur yang

khusus menangani bagian SIUP terutama

untuk bagian loket dan lapangan juga san-

gat minim. Loket perizinan SIUP yang disatu-

kan dengan perizinan yang lainnya mem-

buat aparatur yang menjaganya tidak maksi-

mal dalam pemaham mengenai SIUP. Per-

lunya aparatur untuk tim lapangan dan

aparatur yang bertugas mensosialisasikan

tentang Perda SIUP bertujuan agar perizinan

tenang SIUP dapat dijelaskan secara lang-

sung kepada pelaku UMKM tanpa perlu

datang langsung.

Pelatihan dan diklat diperlukan oleh

aparatur KPPT Kota Cimahi guna adalah

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap agar dapat melaksanakan tugas

pekerjaan, baik yang bersifat umum pemer-

intahan maupun pembangunan, yang berori-

entasi pada pelayanan, pengayoman, dan

pengembangan partisipasi masyarakat. Pe-

latihan dan diklat yang dilakukan oleh KPPT

Kota cimahi dilakukan terakhir kali pada

tahun 2010 yang artinya belum ada perbai-

kan lebih lanjut lagi setelah masa pelatihan

tahun 2010. Kemampuan seorang aparatur

dalam melayani masyarakat sangat ditentu-

kan oleh pendidikan terakhir yang dimiliki

oleh aparatur tersebut. Seperti yang tertera

dalam tabel diatas pendidikan terakhir

aparatur KPPT telah menyelesaikan strata

satu yang harus memiliki tingkat kecakapan

yang sesuai dengan pendidikan terkahirnya.

Sejalan dengan hasil wawancara den-

gan masyarakat mengenai aparatur atau

staff yang menangani Perda SIUP, pelaku

UMKM atau pemohon tidak mengalami ken-

dala karena penjelasan yang diberikan oleh

bagian informasi dapat ditanggkap dengan

baik walaupun dengan jumlah aparatur yang

minim proses pelayanan dilakukan secara

maksimal oleh aparatur KPPT Kota Cimahi

tentang Perda SIUP dalam perkembangan

UMKM di Kota CImahi. Kekurangan yang

paling sering dirasakan oleh pemohon periz-

inan adalah minimnya jumlah aparatur yang

menjaga loket perizinan SIUP kerana saat

loket 2 mengalami kelonjakan pemohon

perizinan maka terjadi antrean yang di-

karenakan hanya ada 3 aparatur KPPT yang

menjaga loket tersebut dan yang men-

yerahkan berkas pengajuan perizinan bukan

hanya pemohon SIUP tapi perizinan lainnya

juga.

Kedua

informasi.

Informasi

merupakan sumberdaya yang sangat

penting

dalam

proses

kebijkana

dikerenakan informasi dijadikan sebagai

suatu isi dari kebijakan tersebut. Informasi

yang

relevan

dan

akurat

dapat

mengakibatkan keberlangsungan suatu

kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat

sasaran. Kesimpangsiuaran informasi yang

diperoleh

dari

sumber

informasi

menyebabkan

kesalahan

fatal

saat

penyampain berita. Informasi memiliki

kendali yang sangat besar dalam proses

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani