Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

69

H a l a m a n

-kegiatan yang ada didalam organisasi.

Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak

untuk melakukan sesuatu atau memerintah

orang lain untuk melakukan atau tidak me-

lakukan sesuatu agar tujuan organisasi ter-

capai.

Kewenangan merupakan otoritas

atau legitimasi bagi para pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan

para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga

dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu

sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain,

ketika wewenang formal tersebut ada, maka

sering terjadi kesalahan dalam melihat

efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam

pelaksanaan

implementasi

kebijakan.

Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut

manakala wewenang diselewengkan oleh

para pelaksana demi kepentingannya

sendiri atau demi kepentingan kelompo-

knya.

Seperti hasil wawancara dengan

aparatur KPPT Kota Cimahi, wewenang yang

paling absah untuk mengeluarkan atau

tidaknya perizinan SIUP di pegang oleh

kepala kantor selaku bawahan dari walikota

yang memiliki wewenang sebagai pengarah

kebijakan SIUP sebagaimana yang tertulis

didalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun

2003 Seri C. Izin yang dilampirkan oleh

pelaku UMKM ditujukan kepada Walikota

Kota Cimahi sebagai pembuat kebijakan

Perada SIUP. Adanya kepala pemerintahan

Kota Cimahi yaitu Walikota Kota Cimahi

dalam

proses

pembuatan

kebijakan

menujukan masih pentingnya surat izin

usaha dagang yang bertujuan untuk

mengatur iklim perdagangan di Kota Cimahi

agar terciptanya rasa nyaman, tertib,

terbuka dan jujur.

Namun dalam proses pembuatan

perizinannya Walikota Kota Cimahi hanya

masuk ditembusan surat karena wewenang

tentang perda SIUP sudah dilimpahkan

kepada KPPT yang menaungi Perda SIUP

yang dalam hal ini merangkap jabatannya

sebagai Pembina dan pengawas dalam

pelaksanaan Perda SIUP yang kesemua

sudah diatur dalam sruktural birokrasi KPPT

Kota Cimahi yang jika dilanggar maka

mendapatkan sanksi berupa teguran

ataupun dikeluarkannya surat keputusan.

Keempat fasilitas. Fasilitas diperlukan

guna menunjang performa suatu instansi

yang didukung oleh fasilitas seperti sarana

dan prasarana guna pelayanan yang maksi-

mal kepada masyarakat. Dukungan fasilitas

yang memadai dapat berakibat pada pelaya-

nan yang diberikan dan kepuasan baik itu

kepuasan secara pelayanan maupun kepua-

san untuk organisasi yang terkait.

Fasilitas yang diperlukan untuk me-

laksanakan kebijakan/program harus terpe-

nuhi seperti kantor, peralatan, serta dana

yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil

program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau

fasilitas yang dapat dirasakan secara

langsung keberadaannya dapat menjadi

pemicu pelaksanaan kebijakan dengan

tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik

inilah yang masih dilihat oleh masyarakat.

Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat

memadai terasa timpang dengan bangunan

fisik yang tidak layak.

KPPT selaku badan pemerintahan

yang bergerak dibidang pelayanan perizinan

mempunyai

struktur

bangunan

yang

memadai, hanya saja terlalu kecil untuk

dijadikan sebagai tempat pelayanan.

Fasilitas

KPPT

dalam

melayani

masyarakatnya dilakukan sesuai jam kerja

pegawai negari sipil pada umumnya yang

dapat melayani semua pelayanan yang

ditujuakan kepada KPPT.

Loket 2 sebagai loket unttuk

memasukan berkas pembuatan perizinan

SIUP memliki kelengkapan sebagai loket

yang melayani pemohon SIUP dikarenakan

mempunyai 1 set komputer sebagai

penunjang pemasukan data yang kemudian

diteruskan kepetugas bagian input data

yang lebih lanjutnya.

Bukan hanya fasilitas fisik saja yang

menjadi fokus perhatian dari implementasi

kebijakan, namun juga fasilitas penunjang

lainnya yang disediakan di KPPT sebagai

sarana pelayanan kepada masyarakat

mengenai

perizinan.

Saran

seperti

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani