Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

71

H a l a m a n

istik demografi yang lain.

Karakteristik atau sikap pelaksan

kebijakan dalam melaksanakan kebijakan

pembuatan SIUP dapat dilihat melalui

struktur birokrasi, norma-norma atau aturan

dan pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi. Struktur birokrasi merupakan

acuan dasar bagi pelaksana kebijakan

mengenai

pembagian

tugas

dan

kewenangan yang diembannya. Sruktur bi-

rokrasi memegang peranan yang penting

dalam pelaksanaan kebijakan dan melak-

sanakan dan menciptakan kultur birokrasi

yang kondusif.

Karakteristik atau sikap pelaksana

kebijakan dalam melaksanakan kebijakan

pembuatan SIUP dapat dilihat melalui

komitmen, norma-norma atau aturan dan

pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, pelaksanaan telah berjalan efektif

yang para pelaksananya tidak hanya

mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga

harus

memiliki

kemampuan

untuk

melaksanakannya. Disposisi pelaksanaan

implementasi kebijakan Perda SIUP dalam

perkembangan UMKM dapat dilihat dari

pertama pengaruh dari disposisi. Pengaruh

dari disposisi menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terjadi dalam pelak-

sanaan implementasi kebijakan Perda SIUP

di Kota Cimahi. Hambatan-hambatan umum

dari suatu standar dan tujuan suatu kebija-

kan ketika para pelaksana khususnya

aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan

memahami terhadap tujuan umum dari

suatu standar dan tujuan sautu kebijakan

diterapkan. Arah pemahaman pelaksana

terhadap maksud dari suatu standard dan

tujuan kebijakan merupakan hal penting.

Pemahaman terhadap standard dan tujuan

kebijakan merupakan sebuah potensi yang

besar dalam keberhasilan implementasi

kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran

aparatur dalam implementasi kebijakan

adalah hal terpenting dari pengaruh dis-

karena dalam melaksanakan suatu kebija-

kan dapat mempengaruhi keinginan dan

kemauan untuk melaksankan suatu kebija-

kan, keinginan dan kemauan seorang

aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari

suatu kebijakan dijalankan, pemahaman

dan pendalaman suatu kebijakan dan pene-

rimanan aparatur dalam kebijakan apakah

menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Aparatur bagian informasi dapat dijelaskan

bahwa, perizinan SIUP telah tepat waktu

saat pelaku UMKM melengakapi berkas

yang sudah ditentukan sesuai dengan per-

syaratannya dan kepala kantor sebagai

pimpinan tertinggi KPPT Kota Cimahi dan

juga penanggungjawab dalam perizinan

SIUP ini berada dikantor karena setelah

proses pengingputan data dan pelaporan

dapat diserahkan kepada kepala kantor

untuk menandatanganinya.

Kepala kantor sebagai penganggung-

jawab dari pelakasaan kebijakan SIUP

hanya dapat diatas namakan jika dalam

melakukan misi yang berkaitan dengan uru-

san perizinan, selebihnya pengatasnamaan

tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan pe-

nundaan pengeluaran SIUP yang semesti-

nya 5 (lima) hari masa kerja menjadi ter-

tunda diberikan kepada masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh aparatur

KPPT Kota Cimahi untuk menghindari pe-

nundaan izin SIUP yang sudah masuk

adalah dengan memangkas proses pengin-

putan dan pengolahan data yang dilakukan

oleh bagiannya masing-masing. Pemangka-

san proses ini dilakukan jika kepala kantor

berhalangan hadir maka adanya jeda waktu

2 (dua) hari untuk menandatangi berkas

yang sudah ada apabila ada keterlambatan

waktu izin SIUP maka dihubungi oleh apara-

tur KPPT Kota Cimahi melalui pesan singkat.

Keterlambatan yang dialami dalam izin SIUP

ada hasil dari pengaruh disposisis yang dia-

lami dalam perizinan SIUP di Kota Cimahi.

Incetives.incentives

gubah kecenderungan yang ada pelaksana

incitives

kebijakan melalui keuntungan-keuntungan

atau biaya-biaya yang membuat pelaksana

melaksanakan perintah dengan baik dalam

implementasi kebijakan Perda SIUP dalam

perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani